Bamsoet dukung penguatan keamanan siber melalui kerja sama ASEAN

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penguatan keamanan siber nasional melalui kerja sama regional ASEAN, terlebih Indonesia memegang tampuk Keketuaan ASEAN 2023.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci secara virtual pada acara Web Summit Data Secure AI 2023 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI), di Jakarta, Selasa.

"Urgensi membangun kerja sama di sektor keamanan siber inilah yang melatarbelakangi lahirnya ASEAN cybersecurity cooperation strategy," kata Bamsoet sapaan karibnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Ia menyebut ASEAN cybersecurity cooperation strategy memberikan peta jalan kerjasama regional untuk mencapai tujuan ruang siber yang aman dan terpercaya pada pelayanan publik dan kegiatan online masyarakat di kawasan ASEAN.

Menurut dia, kolaborasi dan kerjasama ASEAN menjadi isu yang strategis dan krusial karena para peretas dan pelaku kejahatan siber juga berkolaborasi dengan memanfaatkan berbagai ruang digital.

Mulai dari, cyberspace, dark web, hingga metaverse dengan berbagai teknologi terkini seperti big data analytics, data science, AI, blockchain NFT.

Ia menilai perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi informasi.

Apalagi, lanjut dia, Pandemi COVID-19 telah mendorong percepatan digitalisasi, migrasi sektor bisnis, dan aktivitas sosial masyarakat menuju era cyberspace (dunia maya) dan selanjutnya metaverse (realitas virtual).

Untuk itu, ujarnya lagi, meski teknologi membawa manfaat dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia maupun ASEAN, namun sisi gelap teknologi juga patut diantisipasi oleh negara-negara ASEAN.

"Seperti munculnya para pembobolan data. Kasus Bjorka adalah contoh nyata adanya risiko ancaman eksploitasi terhadap kerentanan perlindungan data," jelasnya.

Bamsoet menambahkan bahwa patut disyukuri pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah lahir untuk menjamin perlindungan data pribadi.

Di mana, UU PDP tidak hanya melindungi kedaulatan data pribadi masyarakat dan konsumen, namun juga melindungi dari pencurian data pribadi oleh peretas.

"Di samping itu, untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi, juga telah diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," katanya.

Sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023, Bamsoet berharap Indonesia berpeluang menjadikan ASEAN sebagai lokomotif dalam mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan stabil, sekaligus menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

"Karena itu, tema yang diangkat Web Summit pada hari ini memiliki relevansi dan kontekstualisasi, yaitu dalam urgensi membangun keamanan, kepercayaan, daya saing, dan literasi teknologi," kata Bamsoet.