PKB: Hindari politik identitas yang memecah belah bangsa

Kalau terjadi perpecahan, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat, elite politik senang-senang saja.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengajak masyarakat untuk menghindari penggunaan politik identitas untuk memecah belah bangsa Indonesia.

"Selama politik identitas bisa menjadi kekuatan kebangsaan yang merajut persaudaraan yang memperkuat kebinekaan, saya rasa sah-sah saja. Yang harus kita hindari adalah politik identitas yang memecah belah," kata Daniel Johan di Jakarta, Selasa.

Daniel mengemukakan hal itu usai menghadiri acara diskusi bertajuk Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Efektifkah? dengan penyelenggara Badan Persaudaraan Antariman (Berani).

Ia lantas mencontohkan politik identitas yang menjadi kekuatan kebangsaan seperti PKB dan Nahdlatul Ulama (NU), keduanya menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

"PKB dan NU adalah bagian dari kekuatan kebangsaan. Bagian kekuatan yang akan menjadi garda depan, menjaga persatuan menjaga kebinekaan dan persaudaraan antara anak bangsa," katanya menegaskan.

Daniel mengingatkan agar masyarakat jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mempolitisasi identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Anggota Komisi IV DPR RI itu mengingatkan bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjadi kekuatan perekat meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda.

"Kalau terjadi perpecahan, yang menjadi korban pertama adalah masyarakat, elite politik senang-senang saja," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPP Berani Ardi Susanto mengatakan bahwa politik identitas bukan hal yang tabu bagi Indonesia karena masyarakat terlahir dengan berbagai identitas yang berbeda-beda.

Menurut dia, identitas yang dimiliki masyarakat Indonesia tersebut harus digunakan untuk membangun bangsa Indonesia, bukan justru merusak.

Ardi mengatakan bahwa DPP Berani akan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan muda, bahwa politik identitas boleh saja, asalkan ada koridor hukum, etika, dan moralitas yang harus dipahami serta ditaati.