Menko PMK apresiasi penanganan stunting di Kalimantan Utara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang telah mengoptimalkan program penurunan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem di wilayah setempat.

"Pemerintah provinsi Kalimantan Utara cukup progresif dalam menangani masalah sosial kemiskinan ekstrem dan stunting," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Muhadjir menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Kaltara yang dilakukan secara virtual dalam rangka Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam rapat koordinasi tersebut diketahui bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Kaltara sebesar 22,1 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan yakni 5,4 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 27,5 persen.

Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara pada tahun 2022 makin mendekati 0 persen, yakni, sebesar 0,63 persen atau turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021.

Terkait hal tersebut, Menko PMK meminta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara terus dipercepat.

"Kedua masalah tersebut, yakni stunting dan kemiskinan ekstrem harus ditangani secara terpadu dan beriringan," katanya.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen pada 2021.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," kata Muhadjir.

Pemerintah, kata dia, juga menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.

Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pihaknya berupaya serius untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem.

"Upaya dilakukan melalui kolaborasi multi sektor, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non-pemerintah," katanya.

Gubernur mengatakan pihaknya optimistis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni nol persen kemiskinan ekstrem dan 14 persen prevalensi stunting.

T.W004