Wapres jelaskan pada diaspora di Jepang soal ekosistem industri halal

Pertama (sudah) ada lembaga yang diberi otoritas mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yaitu KNEKS.

Kyoto (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menjelaskan kepada para diaspora Indonesia di Jepang bahwa ekosistem industri halal sudah terbangun di Tanah Air, salah satunya ditandai dengan keberadaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Wapres kepada para diaspora Indonesia pelaku industri halal di Jepang, dalam sebuah forum dialog dengan para diaspora di Kyoto, Jepang, Selasa, menyampaikan sebenarnya ekosistem halal Indonesia itu sudah terbangun.

"Pertama (sudah) ada lembaga yang diberi otoritas mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yaitu KNEKS,” kata Wapres pula.

Wapres mengatakan KNEKS memiliki sejumlah sasaran dalam tugasnya, yakni mengembangkan industri halal, mengembangkan industri keuangan syariah, termasuk juga dana-dana sosial syariah, zakat, wakaf, infak, sedekah, serta mengembangkan bisnis halal.

KNEKS, kata Wapres, juga ada di setiap daerah dengan nama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

“Ekosistem antara industri halal dengan syariah juga menjadi sistem yang terintegrasi saling memberi dukungan,” ujar Wapres.

Di samping itu, kata dia, sudah ada lembaga sertifikasi halal. Dulu lembaga sertifikasi halal dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara penuh mulai dari audit dan fatwa sampai sertifikasinya.

Saat ini Indonesia memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah pengawasan Kementerian Agama yang auditnya dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), baik dari perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan.

“Jadi fatwanya masih di MUI sebagai otoritas, tapi yang mengeluarkan (sertifikasi) tidak lagi MUI, sekarang adalah BPJPH,” ujar Wapres lagi.

Lebih jauh Wapres mengatakan pemerintah juga mengembangkan kawasan industri halal, seperti di Surabaya, Banten, Riau, dan Bintan,

”Jadi saya kira ekosistem sudah mulai terbangun, sehingga semua kementerian terlibat, termasuk Kemenkeu untuk kodifikasi produk halal yang diekspor,” ujarnya pula.
Baca juga: BSI sebut akan dukung ekosistem Islam senilai 300 miliar dolar AS
Baca juga: Banten optimalkan potensi industri halal melalui KDEKS