DJKN Lampung mencatat pokok lelang capai Rp360,46 miliar pada 2022

Jadi memang berbeda dari 2021 dimana target pokok lelang sebesar Rp415 miliar dan realisasinya Rp449,6 miliar.

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Lampung mencatat realisasi penyelenggaraan pokok lelang pada 2022 mencapai Rp360,46 miliar atau 90,12 persen.

"Tahun 2022 ini karena ada pemulihan ekonomi nasional, jumlah realisasi pokok lelang dan PNBP dengan target ada perbedaan sedikit," kata Kepala Kanwil DJKN Lampung Dudung Rudi, di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan target penyelenggaraan pokok lelang pada 2022 tercatat Rp400 miliar, sedangkan untuk realisasi Rp360,46 miliar atau persentasenya ada 90,12 persen.

"Jadi memang berbeda dari 2021 dimana target pokok lelang sebesar Rp415 miliar dan realisasinya Rp449,6 miliar. Sedangkan untuk PNBP lelang target Rp10 miliar dengan realisasi Rp9,9 miliar," katanya pula.

Dia melanjutkan, sedangkan untuk penerimaan PNBP dari bea lelang pada 2022 tercatat dari target sebanyak Rp9,5 miliar, telah terealisasi sebanyak 99,72 persen atau bila dikonversikan sebanyak Rp9,4 miliar.

"Jadi memang ada beberapa penyebab turunnya realisasi pokok lelang 2022 dari 2021 lalu, salah satunya yang jadi andalan adalah lelang eksekusi dan ini mengalami penurunan. Karena banyak masyarakat yang membeli kendaraan bermotor mampu mengembalikan kredit sehingga tidak ada lelang," katanya pula.

Dia menjelaskan pada 2023 ditargetkan nilai pokok lelang sebesar Rp410,3 miliar, sedangkan target PNBP dari bea lelang adalah Rp10 miliar.

"Berdasarkan data terakhir pada 3 Maret 2023 untuk realisasi pokok lelang ada Rp29,6 miliar, sedangkan untuk realisasi PNBP sebesar Rp688,7 juta," ujar dia lagi.

Menurut dia, di tahun ini seiring dengan adanya perbaikan ekonomi, maka dimungkinkan nilai pokok lelang akan berkurang karena adanya pengurangan eksekusi lelang.

"Dengan adanya perbaikan keadaan tersebut, maka akan dilihat kembali potensi lelang lainnya yang belum digali sepenuhnya, selain kendaraan bermotor seperti properti. Tapi diharapkan masyarakat bisa membayar ini, dan bila ada jaminan yang ingin dilelang kami siap melaksanakannya," ujar dia pula.
Baca juga: Pemerintah serap dana Rp14 triliun dari lelang 6 seri sukuk negara
Baca juga: Pemerintah serap dana Rp12 triliun dari lelang 6 seri sukuk negara