Pembiayaan melalui Bank Umum Syariah di Lampung capai Rp3,93 triliun

Sedangkan melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp639 miliar.

Bandarlampung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung mencatat penyaluran pembiayaan syariah di daerah ini melalui Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) sebesar Rp3,93 triliun selama tahun 2022.

"Sedangkan melalui Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) sebesar Rp639 miliar," kata Kepala OJK Lampung Bambang Hermanto, di Bandarlampung, Selasa.

Ia menyebutkan secara year on year (yoy), penyaluran pembiayaan BUS/UUS meningkat sebesar Rp667 miliar atau sebesar 20,42 persen, dan melalui BPRS meningkat sebesar Rp94 miliar atau sebesar 16,08 persen.

Menurutnya, pembiayaan yang meningkat signifikan perlu diiringi dengan penguatan ekosistem ekonomi syariah yang terdiri dari industri halal, jasa keuangan syariah, keuangan sosial Islam dan sektor religius.

Kepala OJK Provinsi Lampung itu menjelaskan aktivitas ekonomi dengan transaksi keuangan syariah diyakini mampu mengakselerasi pengembangan perbankan syariah ke depan serta menjadikan layanan dan produk keuangan syariah sebagai kebutuhan dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Hal ini, katanya lagi, menjadi semakin kuat dengan keterlibatan berbagai kelembagaan yang telah terbentuk di Lampung, antara lain Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Bank Wakaf Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Kemudian, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren), dan lembaga-lembaga amil zakat, infak, dan sedekah serta wakaf (ZISWAF).

Pihaknya juga akan terus mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, melalui peningkatan kinerja pembiayaan syariah dan mendorong sinergi ekosistem ekonomi syariah serta penguatan identitas perbankan syariah.

Selain itu, masyarakat juga perlu didorong tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah lebih tinggi, sehingga mampu meningkatkan permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

“Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022, hendaknya menjadi bahan evaluasi dan pemacu bagi semua pihak untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang," katanya pula.

Pada sisi lain, ia melanjutkan, pemerintah akan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah terkemuka dunia sebagaimana visi

Pemerintah Indonesia di Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Komitmen Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah di tahun 2024 harus kita dukung dengan cara bekerja lebih keras lagi, terutama dalam mengembangkan sektor keuangan syariah baik secara nasional maupun di Provinsi Lampung," kata Bambang pula.
Baca juga: BSI: Penjualan saham BUS akan tambah modal BPD hingga Rp9 triliun
Baca juga: Maybank: Porsi aset perbankan syariah di Indonesia perlu ditingkatkan