Tito minta pemerintah daerah pastikan ketercukupan pasokan pangan

Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan dan harga barang serta jasa yang terjangkau dan cukup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memastikan ketercukupan pasokan pangan dan barang/jasa bagi masyarakat sebagai langkah pengendalian inflasi sekaligus mengantisipasi kenaikan harga pangan serta barang/jasa.

"Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan dan harga barang serta jasa yang terjangkau dan cukup," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari siaran pers.

Untuk dapat mengoptimalkan upaya memastikan ketercukupan pasokan pangan itu, lebih lanjut, Tito meminta pemerintah daerah mencontoh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengecek langsung harga komoditas di pasar.

Melalui langkah itu, kata dia, daerah dapat memperoleh data yang akurat mengenai harga di lapangan. Ia lalu mengingatkan segenap jajaran pemerintah daerah bahwa persoalan pangan merupakan hal yang bernilai penting untuk diwaspadai sebab berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Menurut dia, apabila terjadi kenaikan barang dan jasa, pihak yang akan dipersalahkan publik bukan hanya pemerintah pusat, melainkan juga daerah. Oleh karena itu, ia mendorong daerah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan permasalahan urusan pangan.

"Jangan sampai ada perbedaan kalau mengenai masalah rakyat. Bicara mengenai masalah perut rakyat, jangan sampai boleh ada berbeda. Politik boleh berbeda, tapi ketika berbicara mengenai kepentingan rakyat, terutama yang sangat mendasar, seperti kebutuhan dasar pangan, kita harus sama," tambah Tito.

Berikutnya, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk menggelar rakor pengendalian inflasi secara rutin di daerah mereka masing-masing. Mereka diminta untuk tidak hanya bergantung pada rakor pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri karena kondisi di suatu daerah berpotensi berbeda dengan situasi di tingkat pusat.

"Mohonlah agar rapat ini sebetulnya menjadi pemicu untuk rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan rapat di daerah masing-masing karena tantangan yang kami sampaikan di tingkat pusat ini belum tentu (sama dengan) keadaan lapangan di tiap-tiap wilayah," ucapnya.