Ajang tahunan ini, dijuluki Sidang Dua Sesi, menjadi kesempatan bagi pengamat untuk mempelajari ide dan praktik demokrasi rakyat dalam seluruh proses yang telah menjadi istilah klise di arena politik Tiongkok selama beberapa tahun terakhir.
Menurut Presiden Tiongkok Xi Jinping, demokrasi rakyat dalam seluruh proses yang dijalankan Tiongkok merupakan "demokrasi yang meliputi semua aspek dari proses demokratis dan segenap lapisan masyarakat. Bentuk demokrasi ini juga termasuk demokrasi sosialis yang memiliki cakupan terluas, ciri khas sebenarnya, serta dampak terbesar."
Demokrasi dengan cakupan terluas
Mengomentari demokrasi rakyat dalam seluruh proses yang dijalankan Tiongkok, peneliti asal Afrika Selatan Paul Tembe berkata, "Aspirasi rakyat secara menyeluruh diperhitungkan dalam proses tersebut, tidak hanya dalam proses pemilihan umum, namun juga kekuatan rakyat yang dipraktikkan lewat Kongres Rakyat Nasional di tingkat kecamatan dan kabupaten."
Dalam istilah presiden Tiongkok, "Demokratis atau tidaknya sebuah negara ditentukan peran rakyat sebagai pemegang andil terbesar di negara tersebut. Hal ini tecermin dari hak pilih yang dimiliki rakyat, dan, lebih penting lagi, hak berpartisipasi."
Di Tiongkok, utusan tingkat kecamatan dan kelurahan yang bertugas di kongres nasional dipilih langsung oleh rakyat; sedangkan, utusan yang berada di atas tingkat kecamatan dipilih oleh utusan yang berada di tingkat lebih rendah.
Hingga akhir Juni lalu, lebih dari satu miliar pemilih telah memungut suara berdasarkan prinsip satu-orang-satu-suara dalam pemilihan umum yang melibatkan lebih dari 2,6 juta utusan untuk kongres rakyat pada tingkat kecamatan dan kelurahan, menurut Sekretariat Komite Tetap NPC.
Utusan NPC dipilih oleh kongres rakyat di tingkat provinsi, wilayah otonom, dan kota yang secara langsung berada dalam naungan pemerintah pusat. Angkatan bersenjata memilih utusannya sendiri.
Bahkan, pencalonan presiden Tiongkok sebagai seorang utusan NPC Ke-14 juga diputuskan lewat pemungutan suara di kongres tingkat provinsi. Presiden Xi terpilih sebaga utusan NPC Ke-14 dengan suara bulat di sesi pertama Kongres Rakyat Provinsi Jiangsu Ke-14 pada Januari lalu.
Jenis keanggotaan CPPCC terbagi atas 34 kelompok, termasuk perwakilan Partai Komunis Tiongkok (CPC), dan partai politik di luar CPC, organisasi rakat, kelompok etnis minoritas, dan beragam lapisan masyarakat, warga lain asal Hong Kong, Macau, dan Taiwan, serta warga Tiongkok di luar negeri yang telah kembali ke tanah air.
Setelah pelestarian alam terus menjadi fokus utama di seluruh Tiongkok, CPPCC membentuk kelompok utusan baru dalam bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kelompok ini terdiri atas 85 nama yang berasal dari 2.172 anggota baru Komite Nasional CPPCC untuk Sidang Dua Sesi mendatang.
Dari total anggota baru Komite Nasional CPPCC, 852 orang di antaranya, atau 39,2%, berasal dari CPC, sedangkan, anggota lain berasal dari luar CPC. Seluruh kelompok etnis Tiongkok yang berjumlah 56 kelompok juga memiliki perwakilan dalam badan penasihat tertinggi di Tiongkok.
Demokrasi dengan ciri khas yang sebenarnya dan dampak terluas
Menurut mantan Menteri Luar Negeri Tunisia Ahmed Ounaies, demokrasi yang dipraktikkan Tiongkok bersifat "jujur, pragmatis, dan tanpa sikap berlebihan".
Dari perspektif Presiden Xi, "Demokrasi bukanlah ajang memamerkan diri, melainkan alat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat."
Dalam Sidang Dua Sesi, utusan NPC mengirimkan mosi sebagai aspirasi rakyat yang diwakilinya. Sementara, anggota CPPCC mengajukan diri agar ikut membahas dan mengelola urusan negara.
Lebih lagi, dalam Sidang Dua Sesi, utusan NPC mengajukan 487 mosi legislatif dan sekitar 8.000 anjuran, kritik, dan komentar, sedangkan, CPPCC menerima 5.979 usulan.
Menurut seorang utusan NPC, Ma Yide, peneliti hukum di Beijing Academy of Social Sciences, demokrasi rakyat dalam seluruh proses telah berfungsi untuk seluruh proses legislasi di Tiongkok.
Permasalahan yang timbul akibat aksi melempar benda dari gedung tinggi menjadi kekhawatiran masyarakat Tiongkok. Dalam kodifikasi Hukum Perdata, Ma menganjurkan, usulan ini harus diselidiki oleh badan keamanan publik, dan materi relevan akhirnya diratifikasi menjadi undang-undang.
Tahun lalu, anggota CPPCC Zhu Tao, menjabat Chief Scientist di CanSino, mengajukan usulan agar pemerintah menyetujui dan menggunakan vaksin Covid-19 generasi kedua yang memiliki kualitas dan keamanan lebih baik secepat mungkin untuk meningkatkan kekebalan tubuh di tingkat nasional.
April lalu, vaksin Covid-19 generasi kedua dengan protein rekombinan buatan China National Pharmaceutical Group Co. telah meraih izin dari Beijing untuk menjalani uji klinik. Pada September, Tiongkok pun menjadi negara pertama yang memberikan izin atas vaksin Covid-19 yang dapat dihirup.
https://news.cgtn.com/news/2023-03-02/Understanding-China-s-whole-process-people-s-democracy-at-Two-Sessions-1hQ673eDKCc/index.html
Berita Video Terpilih
Recent Releases
CGTN: Memahami demokrasi rakyat dalam seluruh proses di Tiongkok lewat Sidang Dua Sesi
CGTN: Tiongkok, Belarus bertekad merumuskan cetak biru baru tentang hubungan bilateral
CGTN: "The Art Beat" - Kisah Tiongkok dari Perspektif Kebudayaan
CGTN: Tiongkok raih kemenangan "besar, krusial" dalam respons penanganan Covid-19: pemimpin CPC
CGTN: Permintaan domestik dan kebijakan pintu terbuka yang kian meningkat, ekonomi Tiongkok sambut awal yang baik pada 2023
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2023
