Heru ikuti kebijakan Pusat terkait zonasi setelah kebakaran Plumpang

karena ini zona yang berbahaya

Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat terkait opsi meninjau kembali zonasi permukiman dan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara setelah peristiwa kebakaran pada Jumat (3/3).

"Pemprov DKI Jakarta akan ikuti kebijakan pemerintah pusat," kata Heru di Jakarta, Senin.

Menurut dia, semua opsi saat ini sedang dibahas oleh Menteri BUMN Erick Thohir setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Presiden kemarin sudah ke sana (Plumpang), sudah memerintahkan kepada Menteri BUMN, sekarang sedang dibahas oleh beliau," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran Depo BBM Pertamina di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3).

Dalam peninjauan itu, Kepala Negara memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera merelokasi tempat tinggal korban kebakaran dalam satu atau dua hari.

Relokasi tersebut bisa dua kemungkinan, yakni memindahkan penduduk ke pulau reklamasi atau lokasi Depo Pertamina yang dipindahkan.

"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang berbahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menyebutkan kondisi tanah menjadi salah satu kendala pembuatan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dengan permukiman penduduk di sekitarnya.

Presiden menjelaskan zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman sudah pernah diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2009.

Usulan itu didasarkan ledakan di Depo Pertamina Plumpang, yang berujung kebakaran hingga ke rumah penduduk pada 2009.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.10 WIB Depo BBM Plumpang terbakar dan meluas hingga ke permukiman di sekitar depo.

Adapun, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga pukul 06.00 WIB pada Senin ini, korban meninggal berjumlah 18 jiwa.

Sedangkan, 37 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di rumah sakit.

Sementara itu, menurut data BPBD DKI hingga pukul 06.00 WIB, tercatat jumlah pengungsi sebanyak 214 jiwa.

Mereka sementara ini mendiami Kantor PMI Jakarta Utara sebanyak 186 jiwa dan RPTRA Rasella sebanyak 28 jiwa.
Baca juga: Pengamat UGM: Pemindahan Depo Pertamina Plumpang opsi tepat
Baca juga: Pertamina komitmen tanggung jawab tangani korban kebakaran Plumpang
Baca juga: Legislator: Dekat permukiman, lokasi Depo Plumpang tidak ideal