Ketua DPR: Distribusi pupuk jadi masalah petani secara nasional

Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebutkan pendistribusian pupuk menjadi masalah bagi para petani secara nasional yang sejatinya harus segera dicarikan solusi oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan kepada wartawan, seusai kunjungan kerja terkait pengawasan ketersediaan pupuk dan mendengar aspirasi petani di gudang produksi PT Pupuk Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat.

“Distribusi pupuk ternyata menjadi masalah yang dieluhkan petani bukan hanya di Sumatera Selatan tapi nasional setiap kabupaten kota pun demikian,” kata dia.

Dia memastikan segera melakukan rapat koordinasi bersama setiap komisi terkait dan kemudian membawa permasalahan keluhan petani itu kepada pemerintah di tingkat pusat selanjutnya dapat diteruskan ke pemerintah daerah.

Sebab, berdasarkan kondisi di gudang produksi PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) pupuk yang disediakan dalam jumlah yang cukup, khususnya pupuk subsidi.

Untuk diketahui, sebagai produsen pupuk milik pemerintah Pusri memastikan saat ini per Februari 2023 stok pupuk urea bersubsidi sebaran Sumsel ada sebanyak 7.637 ton atau lebih 116 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah dan pupuk NPK sebanyak 7.270 ton atau 216 persen di atas ketentuan pemerintah.

Kemudian, untuk pupuk urea sebaran nasional yang jadi tanggung jawab Pusri tersedia 121.922 ton atau 155 persen di atas ketentuan pemerintah dan pupuk NPK sebanyak 31.328 ton atau 295 persen di atas ketentuan.

“Sepulangnya ke Jakarta akan saya sampaikan melalui komisi terkait, meminta solusi dari kementerian hal ini harus segera dibenahi karena tinggal ini (distribusi) masalahnya. Untuk stok bahan dan pupuk untuk petani aman kok,” ujarnya.

Selain itu, Puan pun menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah membahas terkait besaran Harga Pembelian Pangan (HPP) gabah kering panen di tingkat petani. Mengingat temuannya di lapangan HPP senilai Rp4.200 per kilogram itu belum sesuai harapan petani.

"Ya terkait HPP saya akan tanya kembali kepada pemerintah, saya berharap pemerintah bisa lebih memberi manfaat kepada petani dan masyarakat," imbuhnya.

Dalam kunjungan kerja Ketua DPR RI itu, seorang petani asal Kabupaten Banyuasin Sumitro menyampaikan salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan pupuk itu yakni adalah kualitas jalan dan masih minimnya jembatan penyeberangan.

Sumitro mengaku, sekitar 60 persen jalan menuju lahan persawahannya di Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin itu belum layak atau berlumpur saat hujan sehingga sulit dilintasi kendaraan.

“Kelayakan jalan itu juga menjadi kendala untuk memasarkan hasil panen, mohon untuk ditindak lanjuti padahal Banyuasin ini adalah lumbung pangan,” kata dia.