Saya berharap tahun ini DAK fisiknya bisa dioptimalkan 100 persen.Manokwari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat mengoptimalkan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2023.
Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto, di Manokwari, Jumat, mengatakan penyerapan DAK Fisik Subbidang KB Papua Barat Tahun 2022 hanya 77,91 persen dari Rp9,312 miliar dan nonfisik atau Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 85,06 persen dari Rp45,626 miliar.
Capaian realisasi Papua Barat berbanding terbalik dengan kebanyakan provinsi di Indonesia, karena penyerapan DAK Fisik Subbidang KB lebih tinggi dari nonfisik.
"Saya berharap tahun ini DAK fisiknya bisa dioptimalkan 100 persen," kata Tavip.
BKKBN, kata dia, telah menyusun petunjuk teknis pemanfaatan DAK Fisik Subbidang KB yang fleksibel untuk memudahkan pemerintah daerah menyusun laporan pemanfaatan dana tersebut.
Namun, serapan DAK Fisik Subbidang KB belum berjalan sesuai ekspektasi karena masalah administrasi dalam pelaporan.
Oleh sebab itu, ia menyarankan seluruh pengelola DAK Fisik Subbidang KB berkonsolidasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mengantisipasi kendala administrasi pelaporan penggunaan dana tersebut.
"DAK itu laporannya per termin, jadi laporan harus disampaikan baru termin berikutnya cair," kata dia pula.
Ia melanjutkan, penyelesaian laporan penggunaan DAK Subbidang KB yang molor dari jadwal mengakibatkan penyerapan menumpuk di akhir tahun. Sehingga, kebanyakan daerah tidak dapat mampu melaksanakan program yang dibiayai dari alokasi DAK tersebut.
"Kadang laporannya telat dan cairnya sudah mau habis tahun. Ini yang membuat serapan rendah," kata dia.
Dari sisi substansi, menurut dia, pengelola DAK Subbidang KB memahami manfaat dari dana yang dimaksud.
Oleh sebab itu, pengelola DAK Subbidang KB meningkatkan koordinasi dengan TAPD, agar mekanisme pencairan tidak mengalami hambatan.
"Karena pencairan ada mekanisme yang harus dipahami," ujar dia.
Menurut Tavip, optimalisasi penyerapan DAK Sub Bidang KB fisik dan nonfisik akan mengakselerasi upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di daerah melalui berbagai program.
Misalnya, kampanye perubahan perilaku atau program yang sifatnya memperkuat atau melengkapi program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal itu telah dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Tapi tidak boleh overlaping dengan program yang ada di APBD. DAK itu sangat membantu, karena fiskal kabupaten/kota terbatas," ujar dia lagi.
BKKBN Perwakilan Papua Barat melaporkan bahwa empat kabupaten dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya berhasil menyerap DAK Fisik Subbidang KB Tahun 2022 sebanyak 100 persen.
Empat daerah itu adalah Kabupaten Manokwari, Raja Ampat, Sorong, dan Sorong Selatan.
Selain itu, terdapat tiga daerah yang serapan DAK nonfisik tahun 2022 telah mencapai 100 persen yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Baca juga: BKKBN targetkan dua kampung berkualitas di Papua Barat pada 2023Baca juga: BKKBN: Bidan Papua semangat ikut pelatihan KB meski tempuh jarak jauh
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
