Wakil Ketua MPR serukan cegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan pentingnya mencegah kekerasan seksual di lembaga pendidikan melalui langkah proaktif oleh para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun daerah.

Legislator yang akrab disapa Rerie itu mengatakan semua itu agar terjadi kolaborasi guna mencegah tindak kekerasan seksual, sekaligus mengedepankan kembali visi lembaga pendidikan sebagai sarana membangun akhlak para peserta didik.

"Instrumen kebijakannya sudah ada sehingga para pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah dituntut untuk konsisten proaktif melaksanakan berbagai upaya pencegahan agar tindak kekerasan seksual tidak terjadi di lembaga pendidikan," kata Rerie dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Seruan ini disampaikan Rerie menyusul mulai terungkapnya kasus dugaan pelecehan seksual oleh dua mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand), Sumatera Barat.

Berawal dari laporan salah seorang korban kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unand pada 23 Desember 2022 dengan modus terduga pelaku membuat foto dan/atau video vulgar korban tanpa sepengetahuan para korban saat menginap di kamar indekos korban.

Hingga saat ini tercatat sudah ada 12 korban yang melapor dan kedua terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan di kepolisian.

Rerie mengapresiasi langkah responsif yang diambil para pemangku kepentingan dan masyarakat di Padang karena kesigapan aparatur di daerah, baik kepolisian maupun Satgas PPKS di lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual.

Di sisi lain, anggota Komisi X DPR RI itu menekankan pentingnya sistem pendidikan yang mampu membangun karakter tangguh dan akhlak mulia di tengah dinamisnya perkembangan global.

Menurut Rerie, sejumlah kebijakan sudah dibuat sebagai acuan pencegahan tindak kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Kendati demikian, ia menekankan upaya pencegahan perlu dibarengi perbaikan dari sisi moral dan akhlak peserta didik.

"Jadi, instrumen pencegahan tindak kekerasan seksual dalam bentuk kebijakan pelaksanaannya harus beriringan dengan upaya perbaikan moral dan akhlak para peserta didik," kata Rerie.

Rerie menekankan bahwa upaya membangun karakter yang baik dari para peserta didik dan setiap anak bangsa harus menjadi kepedulian bersama.

Menurut Rerie, pembangunan sektor sumber daya manusia (SDM) yang menjadi prioritas pemerintah tidak hanya harus mewujudkan anak bangsa yang tangguh, tetapi berkarakter kuat dan berbudi luhur.