FPK mendorong kriteria capres pada Pemilu 2024 yang pluralis

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemuda Kebangsaan (FPK) mendorong kriteria calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 dari tokoh pluralis yang menghargai perbedaan.

"Haruslah tokoh yang mampu berdiri di atas semua suku, agama, ras, dan kelompok," kata Ketua Umum Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI) Ardy Susanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

FPK merupakan wadah komunikasi pimpinan organisasi pemuda nasional lintas agama, suku, dan budaya di antaranya Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Pemuda Muslimin Indonesia, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan Gerakan Pemuda Al-Washliyah.

"Kami mendukung calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas, berkualitas, teruji, pluralis, dan tentunya lebih baik kalau berasal dari kalangan aktivis yg mengerti realitas kehidupan masyarakat," jelasnya.

Mereka memandang, katanya perlu persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai tantangan Indonesia ke depannya. Karena itu, kata dia, para calon pemimpin harus mampu menciptakan situasi seperti itu.

"Capres 2024 harus mampu berdiri di semua kepentingan kelompok suku, agama, dan ras, termasuk harus mampu merangkul semua potensi anak bangsa," harapnya.

Sementara Ketum DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar Ahmad Nawawi mengatakan FPK telah menyetujui sejumlah poin kesepakatan dalam merespons berbagai wacana jelang Pemilu 2024. Wacana itu, di antaranya isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan isu penerapan sistem proporsional tertutup.

FPK, kata Nawawi, sudah jelas sikapnya untuk mendukung penuh pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada 14 Februari 2024.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat terlibat aktif menyukseskan dan mengawasi tahapan tahapan pemilu yang sedang berlangsung saat ini berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel," katanya.

Nawawi mengatakan FPK menolak penerapan kembali sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup dinilai bentuk kemunduran dalam praktik berdemokrasi.

"Kami mendorong regenerasi kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 yang bersih, berintegritas, jujur, dan transparan tanpa adanya intervensi dari pihak- pihak yang ingin memaksakan ambisi dengan cara-cara yang kotor," katanya.