Menko PMK minta pemda perkuat intervensi spesifik pencegahan stunting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat intervensi spesifik dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.

"Pemda agar terus memperkuat dan memperhatikan intervensi spesifik penanganan stunting," kata Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menko PMK menjelaskan bahwa intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.

Dia mencontohkan, intervensi spesifik meliputi peningkatan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil dan memastikan distribusi tablet tambah darah ke sekolah dan juga pesantren.

Intervensi juga meliputi peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan memperkuat dukungan keluarga serta tenaga kesehatan terhadap pemberian ASI eksklusif.

"Pemda juga perlu membuat kebijakan daerah yang mendukung peningkatan cakupan ASI eksklusif serta menggencarkan edukasi secara berkesinambungan," katanya.

Selain itu, kata dia, pemda juga perlu melakukan pendataan kepemilikan alat ultrasonografi (USG) dan antropometri untuk mendukung penanganan stunting serta mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut pengadaannya.

Intervensi spesifik berikutnya, kata dia, adalah memperkuat peran posyandu dalam upaya mendukung pencegahan stunting.

"Hal yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita khususnya yang kaya akan protein hewani," katanya.

Selain intervensi spesifik, kata dia, pemda juga perlu memperkuat intervensi sensitif yakni kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

"Intervensi sensitif contohnya adalah pemenuhan air bersih, air minum, sanitasi, hingga perbaikan lingkungan," katanya.

"Saya minta pemerintah daerah yang masih membutuhkan fasilitas bantuan dari Kementerian PUPR, untuk mengajukan ke Kementerian PUPR sehingga nantinya bisa diupayakan mulai dari program air bersih, sanitasi, hingga perbaikan jamban silakan diajukan," katanya.

Sementara itu, prevalensi stunting di Indonesia saat ini berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) adalah 21,6 persen.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," demikian Muhadjir Effendy.

Baca juga: Menko PMK minta pemda lakukan pendataan kepemilikan antropometri

Baca juga: Kemenko PMK: Pencegahan stunting perlu dioptimalkan saat kehamilan

Baca juga: Ahli: Gerakan penimbangan efektif untuk deteksi dini stunting