Baca juga: Kepala BSKDN minta daerah perbaiki inovasi pelayanan publik
Yusharto menyampaikan mestinya OPD, anggota masyarakat, maupun kepala daerah yang menginisiasi inovasi dapat tertib melaporkan inovasinya kepada pemerintah pusat melalui BSKDN sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
"Dari lima yang disyaratkan dalam memasukkan data, salah satu yang dikeluhkan adalah pembuktian bukti sebelum dan sesudah dari inovasi, dan yang diutamakan dalam bentuk video karena video ini menjadi pembuktian yang paling faktual," katanya.
Yusharto juga mengimbau Pemprov Aceh agar tidak ragu dalam berinovasi serta memastikan inovasi yang diinisiasi dapat berlangsung secara berkesinambungan.
"Jangan sampai sudah menggagas inovasi mungkin sudah tiga tahun, sementara yang kita nilai dua tahun, untuk itu yang sudah jadi dua tahun ini dalam bentuk apa pun secepatnya ditransformasi menjadi bentuk yang lain yang merupakan penyempurnaan dari inovasi sebelumnya," ucapnya.
Yusharto mengatakan Pemprov Aceh dapat mencontoh sejumlah daerah yang berhasil menjaga inovasinya secara berkesinambungan. Salah satunya, kata Yusharto inovasi nondigital Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe Stunting) milik Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengatasi masalah stunting.
Inovasi tersebut kata Yusharto dapat tetap diikutsertakan dalam Innovative Government Award (IGA) meski usianya sudah dua tahun. Hal itu karena inovasi itu direplikasi menjadi sesuatu yang baru.
Gelaran IGA merupakan ajang penghargaan bagi daerah terinovatif yang diinisiasi Kemendagri melalui BSKDN setiap tahunnya.
"Begitu dua tahun usia Gempa Genting, masih tetap dilombakan untuk (tahun) berikutnya dalam IGA karena ditransformasi menjadi inovasi Dasyat (Daftar Sehat Untuk Mengatasi Stunting) dengan sistem informasi yang juga diperbaiki," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2023
