Menko PMK minta pemda lakukan pendataan kepemilikan antropometri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan kepemilikan alat ultrasonografi (USG) dan antropometri untuk mendukung penanganan stunting di setiap wilayah.

"Pemda agar mendata kepemilikan alat USG dan antropometri untuk penanganan stunting di daerah, serta mengajukan ke Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut pengadaannya," kata Muhadjir Effendy dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Muhadjir menjelaskan alat ultrasonografi sangat penting untuk memonitor perkembangan janin selama berada di dalam kandungan.

Baca juga: Menko PMK tekankan pentingnya penyediaan alat antropometri di posyandu

Sementara alat antropometri, kata dia, bermanfaat untuk meningkatkan akurasi hasil pengukuran pertumbuhan balita guna deteksi dini kasus stunting.

"Alat-alat tersebut menjadi bagian dari sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting," katanya.

Saat ini, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya memenuhi kebutuhan alat antropometri di posyandu, serta alat USG di puskesmas.

"Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan bahwa kebutuhan alat di posyandu dan puskesmas bisa terpenuhi," katanya.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 turun menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen pada 2021.

"Pemerintah menargetkan prevalensi stunting bisa turun menjadi 14 persen pada tahun 2024," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah berupaya sediakan alat antropometri bagi seluruh posyandu

Baca juga: Kemenkes mulai penuhi alat Antropometri di 300 ribu posyandu

Sementara itu, Kementerian Kesehatan menargetkan kebutuhan 313.737 perangkat antropometri untuk 303.416 posyandu sudah bisa terpenuhi tahun 2024.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyediaan alat antropometri bagi seluruh posyandu guna meningkatkan akurasi hasil pengukuran pertumbuhan balita, yang diperlukan untuk mendeteksi dini kasus stunting.

"Agar pemeriksaan pengukuran bayi terstandar, sehingga kami gunakan antropometri di seluruh posyandu di Indonesia, sekaligus kami bisa pastikan perlambatan pertambahan berat badan bisa dideteksi lebih cepat, sehingga tidak terjadi malnutrisi kronik yang akhirnya menjadi stunting," kata Menkes.