Kualitas konsumsi membaik, skor pola pangan harapan lampaui target

“Angka ini juga telah melebihi target RPJMN tahun 2022, yaitu sebesar 92,8

Jakarta (ANTARA) - Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency Sarwo Edhy mengungkapkan konsumsi pangan masyarakat membaik yang tercermin dari capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di angka 92,9 dan melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Angka ini juga telah melebihi target RPJMN tahun 2022, yaitu sebesar 92,8. Skor 92,9 mengindikasikan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam, dan bergizi seimbang,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Sarwo mengatakan capaian skor PPH yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya itu merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

Baca juga: Bapanas luncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Ke depan, lanjut dia, skor PPH perlu ditingkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat peningkatan konsumsi masyarakat menjadi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman atau B2SA.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Lebih lanjut, harus berdampak kepada penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan indikator PPH.

“Tentunya akan terus kita dorong dan tingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Dalam Road Map NFA yang telah disusun, di tahun 2024 kita targetkan peningkatan skor PPH sampai 95,2 yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani,” ungkapnya.

Sedangkan untuk pencapaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2022 menyatakan jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia tercatat sebanyak 74 kabupaten/kota atau sekitar 14 persen.

Daerah yang sangat rentan (Prioritas 1) dan daerah rentan (Prioritas 2) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal tersebut masih sejalan dengan target nasional untuk penurunan daerah rentan rawan pangan.

“IKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen FSVA, yang merupakan indeks untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan antar wilayah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, upaya NFA mempersiapkan FSVA dan PPH tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi NFA, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan.

“NFA berperan dalam penyediaan, penyusunan, dan pemutakhiran sistem informasi pangan dan gizi termasuk FSVA dan skor PPH tersebut serta memberikan bimbingan dan supervisi dalam penyusunan FSVA dan PPH di daerah,” ucap Arief.

Baca juga: Kepala Bapanas: Harga beras masih mahal karena belum masuk panen raya