Pemkab Natuna-Australia upayakan kerja sama bidang peningkatan SDM

Kunjungan ini adalah bagian dari bentuk respons Kedutaan Besar Australia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai daerah yang memiliki potensi pembangunan, khususnya di daerah perbatasan

Natuna, Kepri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berupaya bangun kerja sama dengan pemerintah Australia terkait peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Natuna.

"Berharap melalui audiensi ini dapat fokus pada dua hal penguatan investasi dan penguatan sumber daya manusia,” kata Bupati Natuna, Wan Siswandi saat menerima kunjungan Konsulat Australia di Natuna, Selasa.

Dalam kunjungan tersebut hadir Tim Stapleton, Minister-Counsellor (Economic, Infrastructure and Investment) dan Sarah Willis, Consellor Political dari Kedutaan besar Asutralia untuk Indonesia.

Bupati Natuna, Wan Siswandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Konsultan Konsulat Kedutaan Besar Australia tersebut.

Ia berharap dengan adanya audiensi ini dapat menjalin kerja sama dalam berbagai sektor yang dapat mendukung pembangunan Kabupaten Natuna terutama pada bidang SDM, baik melalui pendidikan maupun kegiatan lainnya.

“Pada kesempatan ini saya gambarkan secara umum perkembangan pembangunan di Kabupaten Natuna," katanya.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pilar percepatan pembangunan Natuna yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi ada lima prioritas pembangunan di Kabupaten Natuna diantaranya, pertahanan keamanan, migas, kelautan perikanan, pariwisata dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung kelima prioritas pembangunan tersebut, katanya, pemerintah daerah tidak hanya mendorong pembangunan insfrastruktur namun juga penguatan kualitas SDM.

“Sebagai wilayah maritin tentunya penguatan sumberdaya manusia di bidang maritim adalah bagian dari prioritas," kata Bupati Wan Siswandi.

Sementara itu Tim Stapleton dalam audiensi tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari bentuk respons Kedutaan Besar Australia untuk menjalin kerja sama dengan berbagai daerah yang memiliki potensi pembangunan, khususnya di daerah perbatasan.

Ia juga membahas terkait bentuk "investment" apa saja yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.