DPRD Surabaya beri nilai 8,7 atas dua tahun kepemimpinan Eri-Armuji

Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, memberikan nilai rapor 8,7 atas kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Armuji yang pada 26 Februari 2023 tepat berjalan dua tahun.

"Banyak capaian yang telah diraih Eri-Armuji, juga ada persoalan yang belum tuntas," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Senin.

Menurut dia, Setidaknya ada lima tren positif yang ditunjukkan selama jangka waktu tersebut, antara lain (1). pelayanan publik, (2). bidang ekonomi, (3). bidang kesehatan, (4). bidang pendidikan, serta (5). stabilitas sosial, ketentraman dan politik.

Untuk pelayanan publik, Reni mengatakan, secara kasat mata cenderung semakin membaik yang ditunjukkan melalui berbagai ruang komunikasi antara warga dan kepala daerah yang diciptakan demi memudahkan akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai problem warga dan lingkungannya.

Mulai dari membuka kegiatan “Sambat Nang Cak Eri” di Balai Kota Surabaya, menyediakan kanal wargaKu dan pelayanan hingga tingkat RW. Terlebih lagi, kata dia, demi memantau sekaligus menampung aduan warga tersedia pula grup WhatsApp bersama perangkat daerah baik camat dan lurah beserta para Ketua RT/RW dan LPMK.

Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan yang juga terus mengalami perbaikan. Sikap tegas wali kota terhadap aparat yang terbukti melakukan pungli dalam pelayanan ke masyarakat juga makin memperbaiki kinerja birokrasi aparat pemkot.

“Jangan buat susah warga Surabaya”, adalah pesan wali kota yang sering diinstruksikan. Bahwa pejabat Pemkot Surabaya adalah pelayan masyarakat kini membudaya, dimana lurah, camat juga kepala dinas turun langsung melayani warga.

“Di beberapa kesempatan saat saya turun ke kampung-kampung melihat langsung dan bertemu pejabat pemkot turun ke masyarakat,” kata dia.

Pada pemulihan ekonomi, perhatian, kepedulian, dan keberpihakan pada sektor pelaku usaha juga ditunjukkan Pemerintah Surabaya, utamanya terhadap UMKM. Terlihat dengan semakin tumbuhnya UMKM di Kota Pahlawan dengan kemudahan izin berusaha.

Adanya e-commerce Pemkot Surabaya melalui e-Peken juga menjadi alternatif bagi pelaku ekonomi untuk menjajakan produknya. Meski begitu masih perlu perbaikan perihal belum tersedianya data menyangkut seberapa banyak mereka yang telah naik kelas utamanya para pelaku usaha mikro.

Hal ini perlu mengingat janji politik kepala daerah yang mencanangkan 30.000 UMKM naik kelas go nasional dan go internasional.

“Kreatifitas pemkot memperbanyak destinasi wisata kota patut diapresiasi dan diharap makin menggairahkan sektor ekonomi,” ujar politikus PKS ini.

Secara makro pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menjadi 7,17 naik tajam dimana saat pandemi terkontraksi minus 4,85.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Surabaya ini pun andil dan berkontribusi besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ekonomi bangkit, nilai investasi tahun 2022 mencapai Rp34 triliun, gairah usaha di Surabaya terus tumbuh. Ini yang harus berdampak pada kesempatan kerja agar makin luas tersedia.

Pada bidang kesehatan, pelayanan berbasis digital E-Health untuk berobat semakin ditingkatkan baik di RSUD Soewandhi dan juga RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) hingga ke level puskesmas-puskesmas. Juga E-rekam medik dan SDM kesehatan yang mumpuni mampu memberikan solusi atas layanan kesehatan dimana warga tak perlu lama antri berjam-jam.

Program Jaminan Kesehatan Semesta/UHC dimana warga Surabaya gratis menjadi peserta BPJS PBI melalui pelayanan kelas 3, menyediakan layanan berobat gratis. Ini pun berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Surabaya.

Masih di bidang kesehatan penanganan, stunting juga layak mendapat apresiasi melalui perhatian Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya serta dukungan Kader Surabaya Hebat (KSH). Prevalensi balita stunting di Surabaya tahun 2021 menurut Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai angka 28,9 persen.

Penurunan signifikan terjadi menyusul hasil SSGI tahun 2022 bahwa Kota Surabaya merupakan daerah terendah angka prevalensi balita stunting se-kabupaten/kota di Jawa Timur bahkan se-Indonesia yaitu 4,8 persen.

Untuk bidang pendidikan, pemenuhan hak dasar bagi anak-anak Surabaya untuk menggapai pendidikan menengah dan tinggi makin meningkat. Bantuan biaya pendidikan untuk SMA/SMK sangat bermanfaat agar Surabaya zero putus sekolah.

Beasiswa kuliah pun makin meningkat atas masukan DPRD Surabaya, hingga kini ada 1.806 pemuda Surabaya yang mendapat beasiswa kuliah yang dana bersumber dari APBD Surabaya. Sedangkan kuota beasiswa akan ditambah sebanyak 1.779 mahasiswa di tahun 2023 ini.

Kegiatan yang memberi ruang ekspresi bagi anak dan remaja pun diharap makin membaik. Ada 800 ribuan anak di Surabaya yang harus dibangun jiwa dan raganya agar menjadi insan tangguh berkualitas calon pemimpin masa depan.

Meski demikian, disparitas kualitas sekolah negeri dan swasta masih menjadi tanggung jawab pemkot untuk memperbaiki. Saat PPDB masih banyak orangtua galau dengan jalur zonasi, tereliminasi masuk sekolah negeri karena jarak sementara masuk ke sekolah swasta takut terkena biaya dan masih meragukan kualitasnya.

Sementara sudah banyak juga sekolah swasta yang semangat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Bantuan operasional untuk sekolah swasta sudah ada melalui BOPDA namun bantuan perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana untuk peningkatan layanan pendidikan bagi sekolah swasta belum ada. Ini patut menjadi perhatian. Sekolah negeri maupun sekolah swasta, siswa-siswinya adalah anak Surabaya, karenanya sekolah negeri maupun swasta harus bagus kualitasnya, ini tanggung jawab pemkot Surabaya.

Terakhir stabilitas sosial, ketentraman dan politik. Sisi positif lainnya adalah Wali Kota Surabaya mampu membangun suasana toleransi antar warga kota yang majemuk. Juga menciptakan iklim rasa aman dan nyaman kota yang mendukung terwujudnya stabilitas daerah, stabilitas sosial keamanan ketentraman dan politik.

Sebagaimana mencuat kasus terkait dengan aksi geng motor hingga tawuran beberapa waktu lalu yang keberadaanya cukup membuat resah masyarakat. Dengan cepat, bersama Polrestabes Surabaya dan masyarakat serta dukungan ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak lain sehingga persoalan tersebut pun akhirnya dapat ditangani secara tuntas.

Lebih lanjut, di era kepala daerah ini pula, tampak Walikota cukup intens membangun komunikasi dengan ketua-ketua partai yang ada di Kota Surabaya. Harmonisasi pun terbangun sinergi kolaborasi untuk menunjang program-program pembangunan yang dibutuhkan bagi warga Kota Surabaya.

Aspirasi Warga

Selaras dengan berbagai capaian positif itu, sisi pembenahan pada bidang lainnya juga butuh diperhatikan Pemkot Surabaya. Aspirasi warga yang diterima Reni saat di kantor dewan atau saat turun di tengah warga berupa keluhan, aduan, hingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti (ANTARA/HO-DPRD Surabaya)

Setidaknya sejumlah problem menjadi masukan dan saran untuk dapat diperbaiki Pemkot Surabaya. Adapun di antaranya (1). penanganan kemiskinan, (2). pengangguran, (3). banjir, (4). kemacetan, serta (5). pendapatan daerah.

Untuk pengentasan kemiskinan. Penurunan angka kemiskinan masih dominan karena adanya perubahan indikator pengumpulan data bukan karena banyaknya keluarga yang faktanya miskin lalu terentaskan. Sebutan data kemiskinan yang semula menggunakan istilah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) saat ini menjadi Keluarga Miskin (Gakin) dan keluarga Pra miskin.

Awal 2022 jumlah MBR 1,3 juta jiwa saat ini jumlah gakin 219.427 jiwa dan pra miskin 248.299 jiwa. Kondisi ini masih menjadi pekerjaan rumah. Apalagi ada target terkait dengan 23.530 jiwa rakyat miskin ekstrim di Kota Surabaya yang perlu dituntaskan dalam waktu satu tahun dari target Nasional.

Sementara komitmen kepala daerah melalui Perwali 106 Tahun 2022 menyebutkan bakal mengentaskan kelompok keluarga miskin dalam jangka dua tahun. Penanganan yang tidak tepat dapat berpotensi memperparah status mereka, maka Pemkot perlu perhitungan dan secara cermat untuk mengatasi masalah ini.

Ada tiga strategi penanganan kemiskinan yang saya sampaikan yaitu Akurasi data, Perlindungan dan Pemberdayaan. DPRD Surabaya saat ini juga tengah membahas Raperda percepatan penanganan kemiskinan yang diantaranya mengatur upaya penanganan kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu soal pengangguran masih menjadi problem kota. Berkaca pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Surabaya yang meski secara angka menurun 2 persen dari tahun sebelumnya namun masih menyisakan persoalan.

Surabaya masuk dalam kategori sepuluh besar peringkat pengangguran di Jawa Timur. Bila dikonversi, 7,62 persen TPT tahun 2022 setara dengan 114 ribu orang. Selain itu, raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 82,74 persen tertinggi se-Jawa Timur di tahun 2022 namun belum mampu merangsek naik ke jajaran lima besar nasional. Baik di tahun 2021 dan 2022 Surabaya stagnan bertengger di urutan ke-13 se-Indonesia.

Sisi lain, Ide bagus berupa program rumah padat karya merupakan upaya untuk memanfaatkan aset mangkrak guna membuka lapangan pekerjaan bagi MBR selain akses berbagai bantuan-bantuan lainnya. Meski membawa hasil, namun belum signifikan. Karenanya program padat karya ini perlu lebih kreatif dan diperkuat serta diperluas.

Begitu juga dengan problem banjir di sebagian wilayah di Kota Surabaya pun masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi sebagian masyarakat. Terlebih ketika intensitas air hujan begitu lebat mengguyur dalam kurun waktu 1-2 jam saja sudah tampak ruas-ruas jalan terendam banjir.

Genangan yang tidak kunjung surut tersebut pun mengakibatkan arus mobilitas menjadi semakin terhambat atau terganggu bahkan tidak jarang menimbulkan efek berikutnya, yakni kemacetan. Di beberapa wilayah yang belum terbangun saluran terintegrasi, banjir masih menggenang di jalan-jalan pemukiman hingga masuk ke rumah-rumah warga. Disamping menyaksikan langsung saat warga lapor, tidak jarang saya menerima kiriman foto dan video dari warga saat wilayahnya banjir.

Serupa, isu kemacetan pun mengalami stagnasi, masih belum ada progress berarti. Kalaupun tahun ini benar-benar mendapat perhatian maka harapannya ada perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Moda bus terus bertambah belum diimbangi dengan kesiapaan moda penghubung/feeder. Sistem tranportasi massal masih menjadi mimpi dan harapan. Kemacetan makin meluas, tidak lagi berada di jalan-jalan protokol, melainkan merembet hingga ke pinggir-pinggir kota.

Kekuatan APBD Rp11,3 triliun pun menjadi krusial. Di sektor pendapatan mesti digenjot menggali potensi pendapatan daerah. Baik dari sektor BUMD maupun potensi pendapatan lainnya semisal parkir dan potensi lainnya. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha bisa menjadi alternatif dalam pembangunan infrastuktur atau program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Secara akumulatif, Reni memberikan skor 8,7 sebagai penilaian terhadap berbagai capaian dan sejumlah koreksi yang saya paparkan di atas. Angka ini cukup relevan diberikan sebagai rapor kinerja kepemimpinan kepala daerah selama dua tahun masa pemerintahan.

Tahun 2023 adalah kesempatan akhir. Kepemimpinan periode ini punya waktu penuh selama 12 bulan, karena 2024 sudah masuk masa pemilu dan pilkada 2024. Jika kepala daerah periode sebelumnya bisa penuh memimpin selama 5 tahun, periode ini tidak sampai penuh 5 tahun dan diawal menjabat pun harus fokus pada upaya penanganan pandemi COVID-19.

“Kini, tahun 2023 menjadi penting sekaligus menjadi ajang pembuktian,” kata Reni.

Terlebih lagi para pejabat tinggi di lingkungan Pemkot Surabaya mulai dari Sekretaris Daerah hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hari ini adalah hasil seleksi, pengangkatan, dan pelantikan oleh Walikota Eri Cahyadi.

Lantas, sejauh mana kepemimpinan periode ini mampu menuntaskan persoalan-persoalan kota dan memenuhi janjinya? Publik menunggu dan akan menilai.

“Saya berharap dan mendorong kinerja pemkot semakin membaik untuk kesejahteraan warga Surabaya. Program dan janji kepala daerah tertunaikan,” ujar Reni mengakhiri.