DPRD: Perencanaan Sekolah Kebangsaan Surabaya harus lebih baik

Surabaya (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan perencanaan dan sosialisasi Sekolah Kebangsaan di Kota Pahlawan, Jawa Timur, harus lebih baik.

"Saya mendukung Sekolah Kebangsaan bagi pelajar, selain memperkuat pendidikan karakter, kegiatan ini pun turut memperkaya wawasan keindonesiaan, memperkokoh nasionalisme, serta nilai-nilai Pancasila sebagai sarana mencetak para negarawan, calon pemimpin masa depan," kata Reni Astuti di Surabaya, Minggu.

Hal itu disampaikan Reni menanggapi adanya sejumlah peserta Sekolah Kebangsaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan undur diri karena kecewa.

Kekecewaan itu buntut dari stigma miring di mana pelaksanaan Sekolah Kebangsaan yang erat dengan remaja yang terjerat razia Satpol PP dan perlu pembinaan lebih lanjut. Sementara pada kenyataannya Sekolah Kebangsaan diikuti oleh pelajar yang ditunjuk pihak sekolah.

Baca juga: Wali Kota: Pelajar hingga pejabat di Surabaya masuk Sekolah Kebangsaan

Reni mendukung adanya sekolah kebangsaan sebagai tempat menyemai calon pemimpin bangsa.

Akan tetapi, lanjut dia, pihaknya juga menyatakan bahwa ada catatan yang perlu menjadi perhatian terkait dengan skema pelaksanaan yang tepat agar tidak menimbulkan silang pendapat.

"Satpol PP harapannya bisa membuat konsep dan perencanaan kegiatan yang lebih matang dan disosialisasikan secara baik ke pelajar, satuan pendidikan serta wali murid," ujar dia.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, Sekolah Kebangsaan bukan hanya diperuntukkan bagi anak yang terjaring razia, namun juga untuk pelajar SMP-SMA bahkan pejabat di Pemkot Surabaya.

Baca juga: Sejumlah peserta Sekolah Kebangsaan di Surabaya mundur

Bahkan orang nomor satu di Surabaya tersebut menyebutkan bahwa putra bungsunya juga akan mengikuti kegiatan Sekolah Kebangsaan.

“Anak saya juga bakal masuk Sekolah Kebangsaan di Lanudal Juanda. Saat ini kan sudah SMA juga, ya dimasukkan," ujar dia.

Sebagai informasi, semula terdapat total 77 peserta, namun per Kamis (23/2) tinggal menyisakan 55 peserta.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya Eddy Christijanto mengatakan ada sebagian peserta yang tidak bisa ikut karena sedang melaksanakan ujian praktik.

Baca juga: Pemkot Surabaya libatkan TNI/Polri dalam sekolah wawasan kebangsaan

"Ada sebagian peserta yang tidak bisa ikut, karena sedang melaksanakan ujian praktik. Seperti sekolah SMK itu kan ada ujian praktik, sehingga mereka tidak bisa ikut," kata Eddy.