Jakarta (ANTARA) - Komitmen untuk menjalankan bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan terus ditunjukkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, hal tersebut ditunjukkan dengan penguatan prinsip ESG atau
(tata kelola yang baik) oleh perseroan. Salah satu indikator keberhasilan implementasi prinsip ESG tersebut, dibuktikan oleh keberhasilan BRI yang mengalami kenaikan MCSI ESG
dari BBB di tahun 2021 menjadi A di tahun 2022.
Peningkatan ini didorong oleh inisiatif-inisiatif ESG yang dijalankan BRI selama tahun 2022, meliputi aktivitas green banking, program eco-efficiency, pengelolaan emisi karbon, pengelolaan risiko perubahan iklim, peningkatan inklusi keuangan, pengelolaan human capital, peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, penerapan good corporate governance, pengelolaan bisnis etik dan peningkatan cyber security.
Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan, kemampuan pengelolaan ESG BRI memiliki arah dan strategi yang jelas sebagai bagian dari value creation untuk seluruh stakeholders.
"Adanya peningkatan rating MCSI ESG dari BBB ke A mencerminkan bahwa perusahaan terus berusaha menerapkan prinsip keberlanjutan, dan diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai tata kelola perusahaan bagi BRI, untuk terus diimplementasikan dalam berbagai model bisnis perseroan," ujarnya.
BRI terus mendorong penguatan penerapan prinsip keberlanjutan, di mana perjalanan sustainability perseroan sudah dimulai bahkan sejak BRI didirikan pada tahun 1895. Seiring perjalanannya, BRI berkembang menjadi bank yang fokus melayani nasabah UMKM, serta memperluas jangkauan inklusi keuangan dan literasi keuangan di Indonesia, melalui pembentukan Holding Ultra Mikro bersama dengan Pegadaian dan PNM.
BRI juga telah memiliki berbagai kebijakan human capital demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi pekerjanya, di antaranya adalah kebijakan berperilaku saling menghormati di tempat kerja (respectful workplace policy) dan kebijakan kesehatan & keselamatan kerja (occupational health & safety policy). BRI juga terus berupaya menjaga porsi keberagaman serta kesetaraan (diversity and equality) pekerja.
Dari sisi bisnis, BRI berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan baik dalam penyaluran kredit kepada nasabah, maupun penghimpunan dana. Sampai dengan Desember 2022, tercatat BRI telah menyalurkan kredit kepada kegiatan usaha berkelanjutan sebesar Rp694,9 triliun, atau setara dengan 67,5% dari total portofolio kredit BRI. Hingga saat ini, BRI juga telah melakukan penghimpunan dana berbasis ESG melalui penerbitkan Sustainability Bond senilai USD500 juta pada tahun 2019. Hingga tahun 2022, dana yang terhimpun dari penerbitan bond tersebut, telah disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor hijau sebesar 25,7% dan ke sektor sosial sebesar 74,3%. Selain itu, di tahun 2022, BRI menerbitkan Green Bond senilai Rp5 triliun, di mana 80% dana yang terhimpun, disalurkan ke KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan), dan 20% disalurkan ke sektor sosial.
Selain itu, BRI telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendukung Pencapaian Net Zero Emission Targets Indonesia, dimulai dari perhitungan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020, mencakup emisi pada Scope 1, Scope 2, dan Sebagian Scope 3. Pada tahun 2022, BRI bergabung ke dalam kerja sama global (global partnership) yaitu PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) demi menyempurnakan perhitungan emisi Perusahaan dengan menyertakan perhitungan financed emissions.
BRI juga melakukan upaya operational eco-efficiency program yang bertujuan untuk menurunkan emisi Perusahaan yang bersumber dari kegiatan operasional, melalui inisiatif Zero Waste to Landfill Program, penggunaan mobil dan motor listrik sebagai kendaraan operasional kantor, serta mengajak masyarakat, terutama Desa BRILiaN dan nasabah KUR BRI untuk turut serta menjaga lingkungan melalui program BRI Menanam.
Sebagai bentuk penerapan sustainability governance, BRI telah membentuk Komite ESG pada tahun 2021, yang merupakan forum bagi jajaran direksi dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi ESG di BRI. BRI juga telah memiliki road map kebijakan teknologi informasi dan cyber security.