Padang (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy menilai sudah saatnya Pramuka berfikir untuk mengelola organisasi secara mandiri dan mengurangi ketergantungan sokongan anggaran dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya.
"Ke depan Kwartir Daerah (Kwarda) maupun Kwartir Cabang (Kwarcab) harus berfikir untuk memiliki unit-unit usaha yang dapat memberikan pendanaan bagi Gerakan Pramuka. Jadi, tidak hanya tergantung pada sokongan pemerintah," kata Wagub yang dalam Rapat Kerja Daerah Kwartir Daerah 03 Gerakan Pramuka Sumbar tahun 2023 yang digelar di Padang, Minggu.
Baca juga: Solok raih piala penghargaan peringatan Hari Pramuka tingkat Sumbar
Ia mengatakan pada tahun ini pihaknya akan mengupayakan kerja sama dengan beberapa pihak ketiga agar bersedia menjadi investor dalam pengelolaan aset tanah milik Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumbar.
Pramuka di kabupaten dan kota di Sumbar, katanya, memiliki aset yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan guna menunjang kegiatan.
Terkait Rakerda yang dilangsungkan pada 24-26 Februari 2023 itu, Wagub mengatakan agenda tersebut penting untuk memantapkan konsolidasi organisasi serta menginventarisasi rencana kerja, permasalahan dan capaian Kwarda Pramuka Sumbar.
Baca juga: Sambut tahun baru, Perkemahan Pramuka digelar
Baca juga: Pramuka UNP berikan pemulihan trauma anak korban gempa Pasaman Barat
Budi juga mengapresiasi regenerasi kader Pramuka yang ada di Sumatera Barat. Menurutnya, kelemahan Gerakan Pramuka di Indonesia salah satunya adalah regenerasi yang relatif lambat, khususnya di kepramukaan.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan agar Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumbar bisa mengikuti sejumlah agenda nasional pada tahun ini.
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023