KKP-DPR bersinergi tingkatkan kemampuan masyarakat mengolah ikan

Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan ada transfer knowledge dan skill kepada pengolah ikan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, salah satunya peningkatan kemampuan mengolah ikan menjadi berbagai produk diversifikasi perikanan.

"Melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan ada transfer knowledge dan skill kepada pengolah ikan, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf penghasilan melalui diversifikasi produk perikanan yang dihasilkan,” kata Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Salah satu pelatihan pengolahan ikan, ujar dia, diikuti 300 orang pengolah ikan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur.

Peserta diberikan pelatihan berupa pembuatan rolade ikan, abon ikan, siomay ikan, dan risoles ikan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

Nyoman menyatakan bahwa pelatihan kali ini berfokus pada masyarakat NTT, hal ini berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, NTT memiliki 15 kabupaten berkategori ‘merah’, yang salah satunya Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada posisi kedua.

Ia pun berharap, melalui pelatihan pengolahan produk diversifikasi perikanan ini, masyarakat akan semakin menggemari makan ikan.

“Guna mengurangi stunting, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yaitu melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan kali ini menyasar masyarakat Timor Tengah Utara," ujarnya lagi.

Anggota Komisi IV DPR RI Edward Tannur mengatakan, Indonesia terlebih khusus di NTT, memiliki potensi yang luar biasa, kaya akan sumber daya alam, namun masih memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola potensi tersebut.

"Dengan program pelatihan, peningkatan kualitas SDM ini adalah jawaban atas kebutuhan yang hakiki dari masyarakat perikanan di NTT. Kami harapkan kepada gubernur, bupati, wali kota, dan kepala dinasnya untuk turun tangan secara maksimal," ujarnya pula.
Baca juga: KKP ajak masyarakat konsumsi olahan ikan asli Indonesia
Baca juga: Ikan olahan pokdakan di Magelang diminati konsumen berbagai kota