Forum Komunikasi Umat Beragama Kalimantan Utara (FKUB Kaltara) bersama pengurus partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 menyatakan deklarasi yakni menolak kegiatan politik di tempat ibadah demi mewujudkan pemilu yang aman dan damai serta menjadi contoh bagi provinsi lain.
"Saya mengharapkan semua pihak sebagai anak bangsa yang cinta kedamaian, cinta persatuan, mari kita berusaha menjadikan daerah ini sebagai contoh bagi provinsi lain demi damainya pemilu," kata Ketua FKUB Kalimantan Utara, Abdul Djalil Fatah di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Sabtu.
Selain pernyataan untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kegiatan politik, deklarasi tersebut juga menyatakan sikap bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, menjaga pemilu yang tertib, lancar, dan sukses.
"Kalimantan Utara dalam pemilu harus aman dan damai. Dan menjadikan pemilu di Kalimantan Utara dalam kerukunan, persatuan, dan persaudaraan," demikian salah satu poin dalam deklarasi tersebut.
Penyampaian deklarasi tersebut turut disaksikan Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami dan anggota Bawaslu Provinsi Kaltara Arif Rahman.
"Silakan berbeda dukungan dan paham, tetapi tetap ciptakan kedamaian. Tetap tertuntun dengan baik," ujar Ketua FKUB Kaltara Abdul Djalil Fatah.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kaltar Suryanata Al Islami memberi apresiasi yang tinggi kepada FKUB Kalimantan Utara bersama Polda Kaltara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat menginisiasi pernyataan sikap itu.
"Saya kira ini penting untuk terus menerus dilakukan, sehingga kemudian pesta demokrasi 2024, baik pemilu maupun pilkada menjadi bagian sarana integrasi bangsa, bukan untuk memecah belah," ujarnya.
Suryanata mengatakan Kalimantan Utara mempunyai sejarah manis dalam melaksanakan pemilu karena daerah ini dinobatkan sebagai provinsi paling aman menyelenggarakan pesta demokrasi pada Pemilu 2019.
"Dan tingkat partisipasi pemilih di Kalimantan Utara di atas 75 persen," ujarnya.
"Saya mengharapkan semua pihak sebagai anak bangsa yang cinta kedamaian, cinta persatuan, mari kita berusaha menjadikan daerah ini sebagai contoh bagi provinsi lain demi damainya pemilu," kata Ketua FKUB Kalimantan Utara, Abdul Djalil Fatah di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Sabtu.
Selain pernyataan untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kegiatan politik, deklarasi tersebut juga menyatakan sikap bahwa Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, menjaga pemilu yang tertib, lancar, dan sukses.
"Kalimantan Utara dalam pemilu harus aman dan damai. Dan menjadikan pemilu di Kalimantan Utara dalam kerukunan, persatuan, dan persaudaraan," demikian salah satu poin dalam deklarasi tersebut.
Penyampaian deklarasi tersebut turut disaksikan Ketua KPU Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami dan anggota Bawaslu Provinsi Kaltara Arif Rahman.
"Silakan berbeda dukungan dan paham, tetapi tetap ciptakan kedamaian. Tetap tertuntun dengan baik," ujar Ketua FKUB Kaltara Abdul Djalil Fatah.
Sementara itu Ketua KPU Provinsi Kaltar Suryanata Al Islami memberi apresiasi yang tinggi kepada FKUB Kalimantan Utara bersama Polda Kaltara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat menginisiasi pernyataan sikap itu.
"Saya kira ini penting untuk terus menerus dilakukan, sehingga kemudian pesta demokrasi 2024, baik pemilu maupun pilkada menjadi bagian sarana integrasi bangsa, bukan untuk memecah belah," ujarnya.
Suryanata mengatakan Kalimantan Utara mempunyai sejarah manis dalam melaksanakan pemilu karena daerah ini dinobatkan sebagai provinsi paling aman menyelenggarakan pesta demokrasi pada Pemilu 2019.
"Dan tingkat partisipasi pemilih di Kalimantan Utara di atas 75 persen," ujarnya.
Pada kesempatan itu anggota Bawaslu Kaltara Arif Rahman mengharapkan seluruh peserta Pemilu 2024 mengutamakan adu gagasan yang brilian untuk menggaet pemilih.
"Ada empat parameter pemilu bisa demokratis, yaitu pemilu kompetitif, sirkulasi masa jabatan berganti-ganti, inklusif, dan kebebasan berdiskusi," ujarnya.
"Ada empat parameter pemilu bisa demokratis, yaitu pemilu kompetitif, sirkulasi masa jabatan berganti-ganti, inklusif, dan kebebasan berdiskusi," ujarnya.
Menurut dia, pemilu demokratis juga bisa terwujud jika penyelenggaranya jujur dan berintegritas. "Dan harta paling berharga bagi kami penyelenggara adalah integritas, seperti ungkapan Ketua KPU Kalimantan Utara," kata Arif.
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
