Menteri PPPA dorong tumbuhkan kesadaran pemberdayaan perempuan

Adanya budaya patriarki yang menjadi penghalang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan pihaknya terus berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sehingga mendukung kepemimpinan perempuan yang dapat memajukan negara.

"Masih adanya budaya patriarki yang menjadi penghalang bagi perempuan dalam ikut serta berperan dalam proses pembangunan, namun transformasi atas persepsi budaya terus menjadi pekerjaan rumah kami dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender," kata Menteri Bintang Puspayoga dalam siaran pers acara Global Summit of Women, yang diterima di Jakarta, Jumat.

Bintang Puspayoga hadir secara daring sebagai pembicara pada Global Summit of Women di Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Dia menambahkan perempuan merupakan aset yang sangat berharga yang harus dikelola dan diberdayakan untuk masa depan yang lebih baik bagi perempuan itu sendiri, keluarganya, lingkungan, serta lebih jauh berdampak positif bagi perekonomian negara.

"Indonesia yang saat ini memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang hampir setengahnya adalah perempuan, dengan 70 persen diantaranya adalah perempuan usia produktif menjadi aset yang luar biasa dalam memajukan negara Indonesia," katanya.

Untuk itu, upaya melindungi dan memberdayakan perempuan bukan hanya prioritas, tetapi juga menjadi kunci untuk mencapai masa depan yang damai, sejahtera bagi semua.

"Pemerintah Indonesia telah memastikan masa depan rakyatnya melalui Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menjamin atas hak seluruh warga negara mendapatkan hak yang sama atas rasa aman, terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan tindakan diskriminasi," katanya.

Pertemuan dengan tema "The Global Summit on The Role of Female Leadership in Establishing Peace, Social Integration, and Driving Prosperity" tersebut, dihadiri oleh para perwakilan lebih dari 100 negara.

Pertemuan ini menyepakati pentingnya mendukung kepemimpinan perempuan dan dukungan sesama perempuan karena tantangan yang semakin besar pasca pandemi dan konflik. Kemudian pentingnya membuka dialog, kerja sama, dan pernyataan bersama untuk saling mendukung menuju kepemimpinan perempuan yang inklusif.