BNI dan Kementerian PUPR sinergi fungsikan hunian smart village di IKN

Perseroan saat ini sedang mengembangkan beberapa infrastruktur termasuk penggunaan transaksi finansial untuk mendukung ekosistem digital melalui kartu multifungsi BNI

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ikut proaktif memperkuat solusi digital di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang mana perseroan mendukung konsep Indonesia sentris dengan mewujudkan hunian smart village berkonsep ekosistem digital bagi pekerja konstruksi.

Langkah itu diwujudkan BNI melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perseroan menciptakan konsep digital dengan mempersiapkan kartu multifungsi yang dapat digunakan sebagai sarana pembayaran dan transaksi di lokasi hunian pekerja konstruksi (HPK).

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, disebutkan perseroan saat ini sedang mengembangkan beberapa infrastruktur termasuk penggunaan transaksi finansial untuk mendukung ekosistem digital melalui kartu multifungsi BNI.

Kartu multifungsi tersebut bisa dimanfaatkan untuk payroll gaji, alat pembayaran, asuransi, dan lainnya.

Kerja sama tersebut diawali dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023) lalu.

Direktur Network & Services BNI Ronny Venir menyampaikan pemindahan ibu kota negara merupakan langkah pemerintah untuk membangun budaya kerja, pemikiran, dan basis ekonomi baru.

Hal tersebut menjadi peluang BNI untuk mengimplementasikan konsep digitalisasi bagi pekerja konstruksi dengan menggunakan kartu multifungsi BNI.

"Kami berterima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian PUPR yang memberikan kesempatan bagi BNI untuk berperan dalam meningkatkan layanan digital BNI di IKN. Kami percaya banyak kemudahan yang akan dapat diterima oleh pekerja konstruksi dengan kartu multifungsi yang terintegrasi dengan ekosistem digital di IKN,” ujar Ronny.

Adapun Kementerian PUPR telah membangun 22 menara HPK yang dapat menampung sebanyak 16.000 tenaga kerja konstruksi yang terdiri atas 18 menara tenaga terampil, 3 menara tenaga ahli, dan 1 menara kantor sementara Kementerian PUPR dengan luas area 10,58 ha dan setiap menara memiliki empat lantai.

Berbagai fasilitas pendukung juga akan disiapkan seperti kantin, tempat ibadah, ruang serbaguna, klinik kesehatan, laundry, layanan transaksi perbankan, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya agar para pekerja bisa fokus bekerja sekaligus meningkatkan kualitas pekerja Indonesia.

Pembangunan HPK tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah kepada pekerja Indonesia agar bisa tinggal di hunian yang layak dan meminimalisir munculnya kawasan kumuh di sekitar IKN.