Pemprov optimistis 100 persen pekerja jadi peserta BPJAMSOSTEK

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) optimistis 100 persen pekerja di Sulawesi Utara (Sulut) terlindungi dari risiko kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

"Kami akan terus berkomitmen untuk mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulut," kata Gubernur Sulut Olly Dondokambey, di Manado, Kamis.

Dia mengatakan dengan semangat inilah yang mampu mengantarkan Provinsi Sulut menjadi juara nasional Paritrana Award selama tiga tahun berturut-turut.

Berbagai inovasi terus dilakukan, salah satu yang terbaru dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 9 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca juga: BPJAMSOSTEK santuni kurir Rp422 juta yang meninggal saat antar paket

Baca juga: BPJAMSOSTEK minta perusahaan pahami manfaat program JKP bagi pekerja

Dalam regulasi tersebut, selain mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pemerintah daerah juga didorong untuk melindungi para pekerja rentan lewat APBD.

Gubernur mengatakan telah banyak dari masyarakatnya yang merasakan manfaat menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

"Ke depan pihaknya berkomitmen akan terus berkolaborasi dengan BPJAMSOSTEK untuk melahirkan inovasi-inovasi baru sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara," kata Gubernur.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa hingga saat ini cakupan kepesertaan di Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai 92,99 persen.

Menurutnya, hal tersebut patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk juga berkontribusi dalam mewujudkan cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

"Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Bapak Olly ini sangat berkomitmen, sehingga Sulut ini tiga tahun berturut-turut juara nasional Paritrana Award," katanya.

Hal ini tentu saja memotivasi, karena sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, Presiden mengamanatkan kepada semua pemda untuk bersama-sama mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Terlebih dengan ada perda dan program perlindungan pekerja rentan di desa yang baru saja diluncurkan, keduanya di gadang-gadang mampu mengakselerasi cakupan kepesertaan di Sulawesi Utara menjadi 100 persen.

Lebih jauh Anggoro mengatakan di Manado terdapat 1.507 Desa, maka sedikitnya 150.700 pekerja rentan yang bisa bebas bekerja tanpa rasa cemas, karena telah terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Cita-cita ini sejalan dengan kampanye yang tengah digalakkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," katanya.

Masih dalam rangkaian yang sama, dilakukan juga penganugerahan Paritrana Award Tahun 2022 untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan kepada 23 pemenang yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Skala Besar dan Menengah, serta UMKM

Menutup kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan hadiah yang didapatkan Pemprov Sulawesi Utara sebagai pemenang Paritrana Award tahun 2022 berupa kendaraan dinas roda 4.

"Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumut ini menjadi contoh yang luar biasa dan ditiru oleh seluruh pemda, sehingga cita- cita kita melihat pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud,” ungkap Anggoro.*

Baca juga: 224 pekerja harian IIMS 2023 terlindungi program BPJAMSOSTEK

Baca juga: BPRS IPB: Komunitas ekonomi syariah mitra strategis BPJAMSOSTEK