“Saya selaku ketua tim yang memimpin delegasi ke Papua dan memaksakan anggaran itu supaya jangan sampai menciptakan raja-raja kecil di provinsi tetapi bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah,” katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.
Dia menilai bahwa implementasi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022-2023 perlu ada peran aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana otsus tersebut.
Baca juga: Anggota DPD sebut dana otsus bisa biayai program prioritas daerah
Baca juga: DPR: Dana otsus komitmen pemerintah agar pembangunan Papua berlanjut
"Saya harap masyarakat turut mengawasi dana otsus yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua. Tahun ini dananya cukup besar dan langsung diberikan kepada bupati dan wali kota di Papua," kata dia.
Legislator asal Papua itu menjelaskan bahwa pada tahun 2023 DPR RI telah berupaya memberikan tambahan dana otsus cukup besar kepada pemerintah kabupaten/kota di Papua dan dana otsus tersebut akan lebih difokuskan kepada pendidikan dan kesehatan.
“Saya berharap dengan adanya alokasi dana otsus, maka masyarakat daerah bisa mendapatkan kebijakan dan alokasi dari pemda untuk membantu pendidikan dan kesehatan, itu paling utama karena itu syarat pemerintah pusat bahwa tujuan otsus adalah membantu dan membangun kesejahteraan masyarakat, termasuk Papua,” ucapnya.
Ia ikut memberikan perhatian kepada masyarakat Pulau Kurudu, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, seperti pemberian gawai untuk menunjang komunikasi, tas sekolah, seragam sekolah, seragam tim sepak bola, dan bola sepak.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
