BPKP jaga kepatuhan keuangan empat daerah otonomi baru di Papua

Kami pasti akan bantu. Kami jaga kepatuhan terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk menjaga kepatuhan keuangan empat daerah otonomi baru di Papua melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan empat gubernur daerah tersebut.

Dalam acara tersebut, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa BPKP berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi provinsi baru ini agar akuntabilitas dan tata kelola bisa terjaga.

Lahirnya Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan tidak lain bertujuan untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

“Kami pasti akan bantu. Kami jaga kepatuhan terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan," ucap pria yang akrab disapa Ateh ini.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta daya saing masing-masing daerah. Untuk daerah di Papua diberlakukan pula pelaksanaan otonomi khusus untuk mendorong penguatan daerah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengungkapkan tidak ingin menjadi provinsi terbawah sehingga langsung bekerja sama dengan semua pihak, termasuk BPKP.

Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk mengaku bukan perkara mudah dalam membangun provinsi baru. Keterbatasan sumber daya dan kompetensi menjadi tantangan yang harus dihadapi, sehingga diharapkan dukungan BPKP mulai dari sisi perencanaan agar dapat merealisasikan program-program prioritas.

"Sebagai provinsi yang baru dibentuk, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, apalagi BPKP," ucap Ribka.

Baca juga: KAI gandeng BPKP wujudkan akuntabilitas pembangunan proyek kereta LRT

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Madaremmeng yang mewakili gubernur menyoroti permasalahan karakter sumber daya manusia (SDM) dan sistem kerja.

Menurutnya, orang yang direkrut belum tentu sesuai dan berpengalaman dalam tugas yang diemban sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas.

Dengan pandangan yang sama, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo mengatakan kesepakatan ini merupakan langkah yang tepat.

“Kami sangat berterima kasih atas langkah yang begitu cepat ini, sehingga kami mendapatkan dukungan dari BPKP dalam menjalankan pemerintahan,” tutur Nikolaus.