Kementerian LHK dorong masyarakat aktif dalam gerakan memilah sampah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam gerakan memilah sampah untuk memudahkan proses pengolahan di bagian hilir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat untuk aktif dalam gerakan memilah sampah guna memudahkan proses pengolahan di bagian hilir.

"Kami menyadari pola pikir masyarakat yang belum memahami arti penting pemilahan sampah yang berdampak pada banyaknya sampah yang dihasilkan, terutama sampah rumah tangga," kata Vivien saat diwawancarai di sela peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan Indonesia punya target 70 persen penanganan dan 30 persen pengurangan. Strategi yang digunakan adalah dari hulu ke hilir.

Vivien menjelaskan pengelolaan sampah dari hulu berupa aktivitas mengumpulkan, mengangkut, dan membuang. Sedangkan pengelolaan sampah bagian hilir ada dua pemangku kepentingan yang terlibat langsung, yaitu individu dan produsen.

Kementerian LHK menggerakkan masyarakat untuk memilah sampah dan menggunakan sampah melalui konsep reduce (mengurangi), reuse (menggunakan ulang), dan recycle (mendaur ulang) atau sering dikenal 3R.

Sedangkan di sisi produsen, pemerintah mewajibkan produsen untuk melakukan pengurangan sampah dengan mendesain ulang kemasan menjadi recyleable dan menarik kembali sampah-sampah kemasan mereka.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian LHK mencatat komposisi sampah berdasarkan jenis didominasi oleh sampah sisa makanan sebanyak 41,9 persen, sampah tumbuhan (kayu, ranting, dan daun) 12 persen, sampah kertas atau karton 10,7 persen, sampah plastik 18,7 persen, dan sampah lainnya 6,9 persen.

Sementara itu, komposisi sampah berdasarkan sumber sampah masih didominasi oleh rumah tangga yang mencapai 37,6 persen, pasar tradisional sebanyak 16,6 persen, dan pusat perniagaan mencapai 22,1 persen.

"Dari sampah rumah tangga, organik saja, itu kalau kita bisa mengompos setahun bisa membuat 10 juta ton sampah tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Kementerian LHK mengajak seluruh masyarakat Indonesia melakukan pengomposan bersama-sama," kata Vivien.

Saat ini Kementerian LHK sedang berupaya untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah di setiap ibu kota kecamatan atau IKK dengan mereplikasi fasilitas pengelolaan sampah yang bagus dari beberapa daerah, seperti Banyumas dan Bali.

Vivien menuturkan kabupaten dan kota punya wilayah yang luas dan juga populasi penduduk yang ramai, sehingga membutuhkan fasilitas pengelolaan sampah yang lingkupnya lebih kecil melalui ibu kota kecamatan untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia.

Fasilitas pengelolaan sampah di ibu kota kecamatan bisa bermacam-macam bentuknya, seperti daur ulang hingga pembuatan kompos.

"Ketika sampah dipilah dari rumah, sampah dibawa ke collection center berupa bank sampah, TPS 3R, atau ke pusat daur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang dibawa ke offtaker recycle, sampah organik dibawa ke industri magot atau kompos untuk fertilizer, sampah residu berupa sachet akan masuk untuk refused derived fuel (RDF)," papar Vivien.

Dalam rangka peringatan HPSN 2023, yang jatuh hari ini, Kementerian LHK menyelenggarakan program Jelajah Bersih Negeri.

Kegiatan itu mendapatkan dukungan dari ribuan pesepeda yang mengayuh pedal melintasi jalur utara dan selatan Pulau Jawa dengan titik mulai di Bali dan berakhir di Jakarta.

Dalam kegiatan itu, Kementerian LHK sekaligus ingin memotret praktik baik pengelolaan sampah di sejumlah wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan sampah di Indonesia sudah mengalami metamorfosis, perkembangan, dan tren yang baik,” ucap Vivien.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa HPSN 2023, tidak hanya fokus terhadap pengelolaan sampah terintegrasi saja, tetapi memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap lingkungan dan ekosistem pengendalian global, termasuk pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca.