Kemendagri jaring masukan pemenuhan hak pilih kelompok rentan

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya menjaring masukan dari berbagai pakar terkait dengan pemenuhan hak pilih kelompok rentan dalam pemilu.

"Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya BSKDN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 terutama dalam meningkatkan partisipasi pemilih," kata Sekretaris BSKDN Kurniasih dalam keterangannya diterima di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut dilakukan BSKDN melalui forum diskusi aktual (FDA) dengan tema "Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu Serentak Tahun 2024”.

Kurniasih mengatakan Pemilu serentak 2024 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terkompleks di dunia.

Hal itu karena pada pemilu tersebut masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, 580 anggota DPR RI, 152 DPD RI, 19.957 anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta 545 kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata dia juga telah menetapkan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan data, menurut dia partisipasi pemilih pada gelaran pemilu terus meningkat. Misalnya, partisipasi Pemilu 2019 yang angkanya lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2014, yakni dari 69,58 persen naik menjadi 81,97 persen.

Kurniasih berharap, partisipasi pada penyelenggara Pemilu 2024 meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas termasuk bagi kelompok rentan.

“Pemilu yang berintegritas mensyaratkan penghormatan terhadap hak pilih,” kata Kurniasih.

Kurniasih menjelaskan perlindungan dan pemenuhan hak pilih terhadap kelompok rentan pada Pemilu perlu menjadi bagian dari prioritas penyelenggara Pemilu maupun pemerintah.

Kelompok rentan tersebut di antaranya kata dia seperti penyandang disabilitas, narapidana dan tahanan, pasien di rumah sakit, hingga masyarakat adat.

"Berkaca pada Pemilu 2019, masih terdapat kendala penyediaan TPS untuk kelompok disabilitas, perolehan KTP untuk masyarakat adat maupun perkembangan KTP elektronik untuk narapidana juga masih perlu dioptimalkan," kata dia.

Kurniasih menyebutkan untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024, BSKDN tengah menyiapkan kajian-kajian strategi mengenai hak-hak pilih masyarakat dan daftar pemilih tetap (DPT) dengan menggandeng sejumlah pihak.

"Terkait kajian mengenai DPT, kita bekerja sama dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri," ujarnya.

Sementara itu, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Deti Kurniawati yang hadir sebagai salah satu narasumber mengatakan, salah satu upaya untuk mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, pihaknya mengaku telah meminta KPU kota untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab calon TPS. Koordinasi itu dilakukan terutama untuk mensinkronkan data pemilih termasuk kelompok rentan.

Baca juga: Kemendagri bangun ekosistem pemilu sehat lewat Gerakan Revolusi Mental

Baca juga: Kemendagri ajak seluruh pihak sinergi majukan desa