Jakarta (ANTARA) - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mendorong partai politik dan seluruh masyarakat ikut mengawasi tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang dilakukan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
"Hal ini dapat dioptimalkan untuk mengawal coklit yang dilakukan pantarlih agar berjalan akurat dan mutakhir demi menciptakan daftar pemilih tetap (DPT) yang berkualitas serta komprehensif, termasuk pemilih harus dapat informasi dengan baik," ujar Neni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif, seperti melaporkan kepada panitia pemungutan suara (PPS) setempat jika belum ada pantarlih yang datang ke rumah mereka untuk melakukan coklit.
Hal yang disampaikan Neni itu terkait dengan hasil pemantauan terhadap tahapan coklit Pemilu 2024 yang dilakukan DEEP sebagai pemantau pemilu. Neni mengungkapkan berdasarkan pemantauan yang mereka lakukan ditemukan adanya masalah yang terjadi berulang.
Masalah itu, di antaranya keterlambatan pemenuhan kelengkapan logistik coklit, yakni stiker dan formulir model A daftar pemilih. Masalah tersebut terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan daerah-daerah terdampak bencana yang mengakibatkan pelaksanaan coklit terhambat.
Baca juga: Wagub Jateng minta masyarakat aktif memastikan sudah dicoklit
Baca juga: Gubernur ajak masyarakat Riau sukseskan coklit
"Itu karena formulir model A dan stiker adalah instrumen yang wajib dipegang pantarlih sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan coklit," ujar dia.
Neni mengingatkan jangan sampai KPU membiarkan adanya pemilih yang memenuhi syarat, tetapi tidak terdata dan tidak terdaftar dalam data pemilih sehingga mereka kehilangan hak pilihnya.
Berikutnya, selama melakukan pemantauan, DEEP memperoleh banyak keluhan dari PPS dan pantarlih mengenai aplikasi coklit (e-Coklit). Mereka menyampaikan aplikasi tersebut kerap bermasalah dan 'error', terutama berkenaan dengan perbaikan elemen data pemilih yang harus di-'input' melalui sistem.
“Aplikasi coklit yang sering mengalami masalah dan sulit diakses oleh pantarlih dapat berpotensi membuat coklit tidak berjalan sesuai dengan tahapan jadwal yang sudah ditentukan dan berdampak pada tidak akuratnya data pemilih hasil coklit," ujar dia.
Terkait dengan hal itu, Neni mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk ikut memastikan coklit berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu.
"Jangan ada lagi pemilih yang invalid, data ganda, yang meninggal dan pindah tetapi masih tercatat sebagai pemilih," ucap dia.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
