Yerusalem (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel mengatakan PM Benjamin Netanyahu harus menghentikan dulu upayanya untuk merombak sistem peradilan yang menimbulkan kontroversi.
Upaya itu dinilai dapat mempersulit AS membantu Netanyahu menjalin hubungan dengan Arab Saudi atau berurusan dengan Iran.
Selama berminggu-minggu, Israel telah dihebohkan oleh rencana pemerintah garis keras untuk mengubah sistem peradilan.
Para pengkritik mengatakan rencana tersebut membahayakan kehidupan demokrasi di Israel.
Parlemen Israel pada Senin kemungkinan akan melakukan pemungutan suara pertama atas rancangan undang-undang terkait rencana perombakan peradilan itu.
RUU itu akan menambah kekuasaan pemerintah untuk memilih hakim dan membatasi kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat putusan hukum terhadap eksekutif.
"Kami katakan kepada PM… injak remnya, kurangi kecepatan, carilah konsensus, rangkul semua pihak," kata Dubes Tom Nides kepada siniar CNN "The Axe Files" yang disiarkan pada Sabtu malam.
Nides menekankan bahwa Israel mendapatkan dukungan AS di bidang keamanan dan di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Namun, dia juga mengatakan bahwa keinginan Netanyahu untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Arab Saudi atau menghadapi program nuklir Iran, dipertaruhkan.
Nides mengaku dirinya sering mengatakan kepada Netanyahu bahwa Washington tidak bisa membantu Israel jika mereka sendiri menyulut keributan.
Belum ada tanggapan dari Netanyahu, tetapi Menteri Urusan Diaspora Israel Amichai Chikli telah mengomentari pernyataan Dubes AS itu.
"Saya bilang ke Dubes Amerika, Anda saja yang menginjak rem. Kerjakan saja urusan Anda sendiri," kata Chikli.
Dia mengatakan Nides tidak berhak membahas reformasi peradilan Israel.
"Kami senang membahas urusan diplomatik dan keamanan dengan Anda, tetapi hormatilah demokrasi kami," kata Chikli.
Presiden Israel Isaac Herzog telah memperingatkan bahwa Israel berada di ambang "kehancuran konstitusi dan sosial".
Dia berusaha mengajak pemerintah dan kelompok oposisi duduk bersama untuk menyepakati reformasi hukum dan menunda pelaksanaan rencana reformasi itu.
Sejumlah jajak pendapat telah menunjukkan bahwa rencana tersebut kurang mendapat dukungan.
Rencana itu juga telah memicu gelombang protes di seluruh Israel.
Netanyahu sedang menghadapi persidangan atas dakwaan korupsi dan dia telah membantah keterlibatannya.
Dia mengatakan perubahan sistem peradilan diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan antara pemerintah, Knesset (parlemen) dan lembaga peradilan.
Sejumlah anggota koalisinya menuduh lembaga peradilan bersikap elitis dan melampaui kewenangannya dengan ikut campur ke dalam politik.
Sumber: Reuters
Baca juga: Ribuan warga Israel protes rencana reformasi hukum PM Netanyahu
Baca juga: Protes pemerintahan Netanyahu, dubes Israel untuk Prancis mundur
Israel segel rumah pelaku penembakan sinagoge di Yerusalem
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2023
