DPR RI minta perbaikan infrastruktur di Tanimbar pascagempa

Ambon (ANTARA) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta perbaikan dilakukan terhadap infrastruktur yang rusak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, pascagempa.

"Ini kita fokuskan untuk mendapatkan informasi pascagempa yang terjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Tadi kita sudah mendapatkan informasi dari Tanimbar,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal usai rapat bersama mitra kerja Pemprov Maluku di Ambon, Sabtu.

Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan mengunjungi Maluku dalam rangka perbaikan infrastruktur pascagempa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Terkait dengan kebutuhan pembangunan dan perbaikan pascagempa, kata dia, juga dibahas langsung saat rapat.

“Kemudian kita menanyakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap terhadap dua kabupaten ini dan kami syukur tadi sudah ada tanggapan dari Kementerian PUPR dibangun sarana prasarana yang rusak,” ucapnya.

Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel Indey mengapresiasi kehadiran Komisi V DPR RI ke daerah itu.

Ia mengatakan berdasarkan hasil rapat, kantor bupati dan SD Negeri 1 Saumlaki dipastikan segera direhabilitasi setelah penghitungan ulang anggaran dari Kementerian PUPR, sedangkan perbaikan fasilitas kesehatan masih menunggu koordinasi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan.

“Kondisi ini menjadi serius untuk melihat dampak pascagempa. Nah kebetulan Komisi V membidangi infrastruktur. Jadi pembangunan sekolah dan fasilitas lain seperti kantor bupati, rumah warga itu akan menjadi perhatian dari Komisi V DPR RI. Kita dari Tanimbar yang dipastikan untuk rehab itu kantor bupati dan SD Negeri 1 Saumlaki, sementara fasilitas kesehatan di Saumlaki masih dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan untuk penanganannya,” kata dia.

Ia mengatakan rumah warga yang rusak juga menjadi fokus Komisi V DPR RI dengan diharapkan segera ditangani, meskipun sejumlah bantuan berupa material yang diberikan oleh pihak-pihak luar telah disalurkan.

“Selain itu, pembangunan rumah warga juga diminta untuk segera diselesaikan. Ini penanganannya juga harus cepat. Jadi kami bersyukur Komisi V begitu antusias datang, mau menangani dampak gempa di Tanimbar,” katanya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, pihak Kementerian PUPR, BPJN Maluku, BWS Maluku, Basarnas, KSOP Ambon, Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan mitra kerja lainnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 6,6 di Maluku Barat Daya dan Tanimbar pada 17 Februari 2023. Gempa itu tidak berpotensi Tsunami. Meski demikian, dilaporkan puluhan bangunan rusak parah akibat gempa tersebut.