Jakarta (ANTARA) -
Ragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional, Jumat (17/2) kemarin mulai dari Presiden Joko Widodo “menodong” PPP soal capres-cawapres hingga meminta menteri yang rangkap jabatan agar bisa mengatur waktu.
Berikut lima peristiwa politik menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:
1. Jokowi “todong” PPP soal capres-cawapres Pemilu 2024
Presiden RI Joko Widodo berkelakar "menodong" jajaran fungsionaris dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perihal siapa sosok yang akan mereka usung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Sekarang urusan capres dan cawapres, saya mau bertanya PPP ini calonnya siapa sih? Karena di sini hadir semua lho," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-50 PPP di ICE BSD City, Tangerang, Jumat.
Selengkapnya di sini
2. Presiden minta menteri rangkap jabatan bisa mengatur waktu
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju yang merangkap jabatan dengan memimpin federasi-federasi olahraga bisa mengatur waktu mereka agar tetap optimal dalam melakoni seluruh tanggung jawab yang dimiliki.
Hal itu dikemukakan Presiden saat ditanya awak media apakah Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali perlu mengundurkan diri setelah masing-masing terpilih menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PSSI 2023-2027.
Selengkapnya di sini
3. Mahfud MD kutip pidato Bung Karno tentang pentingnya sejarah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengutip Pidato Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno pada 17 Agustus 1966 tentang "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah"
"Bertakwalah kepada Allah waltanẓur nafsum ma qaddamat ligad, dan lihatlah masa lalumu sebagai bekal untuk membangun masa depanmu," kata Mahfud saat menjadi khatib sekaligus imam salat Jumat di Masjid At Taufiq milik PDI Perjuangan yang terletak di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.
Selengkapnya di sini
4. TNI: Belum ada arahan Presiden soal Jenderal ditugaskan ke Myanmar
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan hingga kini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan arahan khusus soal jenderal yang akan dikirim ke Myanmar untuk membantu mengatasi krisis.
"Sampai sekarang belum (ada arahan dari Presiden), spesifik belum," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Selengkapnya di sini
5. Menlu: Presiden Erdogan apresiasi bantuan Indonesia atas gempa Turki
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penanganan gempa bermagnitudo 7,8 yang mengguncang negara itu pada Senin (6/2).
"Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah berbicara telepon dengan Presiden Erdogan dan dalam pembicaraan tersebut, Presiden Erdogan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga Pemerintah Indonesia," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023