Sekretariat JETP terbentuk, ini target Menteri ESDM enam bulan ke depan

Jakarta (ANTARA) - Sebagai tindak lanjut perjanjian pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati oleh pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 lalu, telah terbentuk sekretariat tim kerja JETP, yang siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan output selama enam bulan ke depan yang akan dicapai sekretariat yaitu untuk menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara, memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).

"Sekretariat JETP telah terbentuk dan resmi berkantor di Kementerian ESDM, tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas", ujar Menteri Arifin, di sela pertemuan bersama delegasi IPG JETP, hari ini, Kamis.

Dengan terbentuknya Sekretariat JETP ini, sebagai lapisan koordinasi tim gugus tugas dan pelaksanaan teknis, menurut Arifin diharapkan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian target JETP.

"Tugas pertama tim gugus tugas adalah untuk mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan," ujar Arifin.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Sekretariat JETP akan beroperasi mulai Jumat (17/2), dan akan mulai mengerjakan tugas dan programnya, antara lain pengembangan energi bersih, percepatan pensiun dini PLTU batubara, dan program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung EBT.

"Beberapa kegiatan yang nanti akan menjadi kegiatan utama JETP, yakni yang pertama tentunya pengembangan energi bersih, secara khusus untuk energi terbarukan. Yang kedua adalah percepatan pensiun PLTU batubara, dan yang ketiga adalah program-program untuk membantu peningkatan efisiensi energi. Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia, jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini," ujar Dadan.

Pada kesempatan tersebut, Head of U.S. Department of Treasury, Alexia Latourte, juga mengatakan bahwa Sekretariat JETP akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target JETP, termasuk rencana investasi dan kebijakan yang komprehensif, yang merefleksikan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan yang terpenting untuk mendukung masyarakat terdampak.

"Itulah alasan kita mengatakan 'Just Energy Transition', yakni transisi energi yang berkeadilan yang mempertimbangkan kehidupan dan penghidupan masyarakat terdampak di setiap tingkatan perjalanan transisi energi, sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal," ujar Alexia.