Bupati Banyuwangi: Penanganan stunting harus juga berdampak luas

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan dalam penanganan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi (stunting) tak hanya dilakukan gotong royong tapi juga harus memiliki dampak yang luas.

Hal ini dipaparkan oleh Bupati Ipuk dalam pertemuan "Pancasila dalam Tindakan, Gerakan Semesta Berencana" yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan lintas kementerian/lembaga di Jakarta, Kamis (16/2).

"Pancasila menjadi spirit dalam menangani stunting di Banyuwangi. Kami melihat penanganan stunting ini tidak hanya harus dilakukan secara gotong royong tapi juga memiliki dampak yang luas," katanya dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.

Pemkab Banyuwangi, kata Ipuk, mengirimkan makanan berprotein tinggi kepada sekitar 1.300 balita stunting dan ibu hamil risiko tinggi setiap hari selama setahun sebagai upaya mempercepat penurunan angka stunting di daerahnya.

Untuk penanganan stunting ini, lanjut dia, pemerintah daerah setempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk memberikan intervensi gizi berupa makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan ibu hamil risiko tinggi.

"Nah, yang menyalurkannya adalah para pedagang sayur keliling ke rumah yang telah didata," ujar Ipuk.

Dia menjelaskan dengan melibatkan para pedagang sayur keliling tidak hanya membuat penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif, tapi juga juga membantu perekonomian masyarakat di bawah.

"Kami memang sengaja tidak membeli makanan dari pabrikan besar, karena ini juga untuk membantu perekonomian masyarakat khususnya para pedagang sayur keliling," ucapnya.

Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan platform khusus memantau secara realtime untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai sasaran dan perencanaan.

Selain itu, penanganan stunting di setiap kecamatan juga telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama kepala puskesmas dengan anggota tenaga kesehatan dan elemen kader lainnya.

"Kami juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi para kader posyandu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka sebagai salah satu garda depan penanganan stunting. Tidak kurang dari 11.498 kader yang mendapatkannya," paparnya.

Selain program di atas, ada pula sederet program lainnya yang melibatkan lintas instansi, seperti halnya Sekolah Asuh Stunting yang dikoordinir oleh Dinas Pendidikan, pemberian sayuran dan daging hasil program pertanian Dinas Pertanian dan lain sebagainya.

"Kami berupaya bersama untuk memberantas stunting ini. Kami libatkan seluruh pemangku kepentingan dan potensi yang ada di pemerintahan maupun di tengah masyarakat," kata Ipuk.

Pemkab Banyuwangi berhasil menekan angka stunting dari angka 20,1 persen pada 2021 turun menjadi 18,1 persen pada 2022. Angka stunting Banyuwangi di bawah rata-rata stunting di Jawa Timur (19,2 persen) maupun Nasional (21,6 persen).*