Ratusan warga terdampak banjir Solo mengungsi di Kelurahan Gandekan

Solo (ANTARA) - Ratusan warga terdampak banjir mengungsi di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, sejak Kamis (16/2) sore.

Pantauan di Solo, Jumat, anak-anak terlihat bermain di pendopo Kantor Gandekan. Selain itu terlihat pula se jumlah orang dewasa yang berbincang-bincang dan duduk-duduk di depan bangunan pendopo.

Salah satu pengungsi Sriyadi mengatakan baru sempat beristirahat setelah ikut membantu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengevakuasi warga lansia.

"Baru selesai jam 02.00 WIB tadi. Ini saya baru istirahat, kerja sama dengan Tim SAR, BPBD, evakuasi barang tertinggal dan warga yang sudah tua," katanya.

Ia mengaku sebelum akhirnya mengungsi ia belum sempat menyelamatkan barang-barang berharga di rumah.

"Soalnya kemarin masih jam kerja. Rumah dalam keadaan kosong, memang naiknya air cepat sekali. Air dari Kali Pepe masuk ke kampung cepat sekali. Sebagian besar warga belum sempat menyelamatkan barang-barang," katanya.

Ia mengatakan banjir kali ini termasuk cukup parah setelah tahun 2007 dimana pada saat itu terjadi banjir terparah di Solo. Bahkan pada saat itu warga harus mengungsi di Balai Kota Surakarta hingga satu minggu lamanya.

Ketua Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat) PMI Kelurahan Gandekan Ato Handiatmo mengatakan di lokasi yang sama juga ada dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makan warga terdampak banjir.

"Kebetulan di sini ada KBD (Karya Bakti Daerah). Kami sekalian menyediakan dapur umum untuk suplai makan minum warga terdampak," katanya.

Meski demikian untuk akses suplai makanan masih menggunakan perahu dari BPBD dan PMI.

Sementara itu Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan segera memenuhi kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh para pengungsi.

"Nanti segera kami penuhi ya logistiknya. Keluhan lain, yang pampers, yang lain-lain ya. Ditunggu dulu ya," katanya.

Disinggung mengenai kurangnya jumlah perahu karet, ia akan koordinasikan dengan BPBD. "Iya, biar diurus BPBD," katanya.