Anggota DPR optimistis IPO jadikan tata kelola PGE lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid optimistis langkah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk masuk bursa melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) akan menjadikan perusahaan itu memiliki tata kelola yang lebih baik .

"Kalau tata kelola lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, tentu kinerja akan meningkat dan lebih efisien," ujar Nusron melalui keterangan di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Nusron pun mempertanyakan adanya sejumlah kalangan yang justru khawatir jika PGE lebih transparan dan lebih efisien. Menurut Nusron dengan menjadi perusahaan terbuka sebenarnya bisa mencegah penyalahgunaan, karena dengan laporan keuangan yang terbuka tersebut, publik bisa membaca dan menganalisis sehingga jika terdapat indikasi kecurangan atau penyelewengan, tentu dengan mudah ditemukan.

"Nah, sekarang ada segelintir orang yang tidak ingin IPO PGE dan tidak ingin adanya keterbukaan. Orang-orang seperti ini kan patut dicurigai,” kata Nusron.

Selain itu, lanjut Nusron, isu privatisasi yang diembuskan juga sangat tidak masuk akal, apalagi membandingkan dengan Indosat.

"Indosat berganti kepemilikan karena jumlah saham yang dilepas lebih dari 50 persen. Sedangkan PGE, sangat sedikit, hanya 25 persen. Apanya yang ganti kepemilikan?," ujar Nusron.

Dia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang menyesatkan tersebut, karena Komisi VI akan terus mengawasi IPO PGE termasuk soal jumlah saham yang dilepas kepada publik.

"Jadi masyarakat tidak usah khawatir. Berdasarkan pengawasan kami di Komisi VI, tidak ada proses pergantian kepemilikan kepada pihak swasta atau asing," kata Nusron.

Sebaliknya, menurut Nusron, dengan IPO kinerja PGE akan lebih meningkat, karena BUMN tersebut membutuhkan dana tidak sedikit untuk ekspansi dan investasi.

"IPO ini mekanisme yang lazim. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Dan banyak perusahaan semakin berkembang setelah menjadi perusahaan terbuka. Penyebab itu tadi, karena mereka harus lebih transparan," ujar Nusron.