Anggota DPD RI minta pusat tak hapus status internasional Bandara SIM

Jangan pangkas status bandara internasional di Aceh.

Banda Aceh (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Aceh M. Fadhil Rahmi meminta pemerintah pusat tidak memangkas status internasional pada Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang Aceh Besar.

"Jangan pangkas status bandara internasional di Aceh," kata Fadhil Rahmi di Banda Aceh, Kamis.

Fadhil mengemukakan bahwa Aceh memiliki kekhususan yang perlu menjadi pertimbangan dalam setiap regulasi dari pemerintah pusat.

Seperti diketahui bahwa Menteri BUMN Erick Thohir berencana memangkas jumlah bandara internasional dari 32 menjadi 15 bandara sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.

Fadhil menuturkan bahwa Aceh juga memiliki kekhususan bidang kerja sama internasional sebagaimana ketentuan dalam perjanjian damai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

"Salah satu kewenangan Aceh sebagaimana yang tercatat dalam MoU Helsinki poin 1,3, dan 7 berbunyi: Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara," ujarnya.

Dalam Pasal 165 UUPA juga menyebutkan bahwa penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal maupun internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap Aceh tidak termasuk, Aceh harus ada pengecualian karena provinsi ini memiliki kekhususan sebagaimana yang diatur dalam MoU Helsinki dan UUPA," katanya.

Selain itu, kata Fadhil, keberadaan bandara Internasional penting bagi Aceh setelah konflik dan tsunami. Status tersebut bagian dari rencana Aceh untuk menguatkan sektor pariwisata serta melepaskan diri dari ketergantungan pada Provinsi Sumatera Utara.

"Aceh sedang mencoba bangkit setelah konflik dan tsunami, tren kedatangan turis juga kian meningkat setiap tahunnya. Kalau kemudian dicabut, ini sama artinya dengan mengubah kembali apa yang sudah dirintis selama ini. Sekali lagi untuk Aceh harus ada pengecualian," demikian Fadhil Rahmi.