"Berdasarkan serangkaian pemeriksaan dokumen dan pihak terlapor maupun pihak terkait lainnya, ditemukan tiga bentuk dugaan mala-administrasi yang dilakukan Bappebti, yakni penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengajuan IUBB aset kripto itu dengan melakukan serangkaian pemeriksaan dan klarifikasi.
Yeka memaparkan dugaan mala-administrasi penundaan berlarut ditemukan karena hingga saat ini, belum ada kejelasan status pengajuan izin usaha bursa berjangka oleh pelapor kepada Bappebti.
Baca juga: Mendag sampaikan pentingnya literasi aset kripto
Baca juga: Aset kripto "blue chip" dinilai bereputasi baik dan harga stabil
Kemudian, penyalahgunaan wewenang juga terlihat dari adanya dugaan penambahan prosedur baik secara teknikal maupun substantif dalam proses pengajuan izin usaha bursa berjangka.
Yeka menjelaskan sejak 2020 pihak pelapor mengajukan permohonan izin usaha bursa berjangka dan telah mematuhi peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka komoditas serta turunannya.
Namun, menurut Yeka hingga saat ini izin belum dikeluarkan tanpa adanya penolakan resmi. Pelapor mengirimkan surat pengaduan terkait hal itu kepada Ombudsman RI pada 19 Desember 2022.
Yeka menyebutkan total biaya yang telah dikeluarkan oleh pelapor dalam rangka pengajuan izin usaha bursa berjangka mencapai Rp19 miliar. Selain itu, pelapor juga telah menyiapkan dana sebesar Rp100 miliar untuk membuktikan kondisi finansial perusahaan.
"Saat ini pemeriksaan masih berproses dan akan ada pemeriksaan lanjutan dari Ombudsman RI terhadap Kliring Berjangka Indonesia, Bappebti, dan Kementerian Perdagangan. Kami mengharapkan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak agar persoalan laporan masyarakat ini dapat diselesaikan," ujar Yeka.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
