Bima Arya: masa transisi kepala daerah jelang pemilu tantangan berat

Kota Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor, Bima Arya yang juga Ketua Dewan Pengurus Apeksi mengungkapkan bahwa masa transisi kepala daerah yang seharusnya berakhir awal hingga pertengahan tahun 2024 menjadi akhir tahun 2023 cukup berat, karena akan diisi oleh penjabat (Pj) sementara.

Menurut Bima di Kota Bogor, Rabu, tantangan ini telah disampaikan kepada rombongan Komisi II DPR di Balai Kota Bogor pada Selasa (14/2), yang sedang meninjau persiapan pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 di daerahnya.

"Dari Apeksi kami sering menyampaikan bahwa pejabat itu (Pj) harus yang memahami dinamika lokal, bisa komunikasi, opsi terbaik ada di Sekda karena sudah biasa dan tahu sensitivitas kota. Karena kami khawatir ketika Pj menghadapi satu persoalan," katanya.

Bima mengungkapkan, bahwa pada forum-forum Apeksi sering mengartikulasikan bahwa kondisi dan tantangan kepala daerah saat ini tidaklah mudah.

Ada berbagai tantangan yang dihadapi termasuk aturan percepatan masa jabatan kepala daerah yang selesai di awal 2024 harus berakhir pada akhir 2023, sehingga jabatan kepala daerah akan dipimpin oleh Pj.

Namun demikian, persiapan tahapan pemilu tetap dikawal dengan baik bersama penyelenggara Pemilu sudah bergerak cepat mempersiapkan segala tahapannya.

"Secara umum apa yang sudah digariskan terkait tahapan-tahapan kami ikuti, walaupun ini di akhir masa jabatan kami. Kita ikuti seluruh tahapan sesuai aturan," ujarnya.

Bima menerangkan, persiapan tahapan pemilu sudah dilakukan sejak tahun 2022 dengan mengucurkan dana cadangan dari APBD murni sebanyak Rp70 miliar dan juga perubahan APBD tahun 2022 sebanyak lebih kurang Rp50 miliar dan akan dialokasikan lagi pada perubahan APBD 2023.

Selain dukungan anggaran, kata dia, Pemkot Bogor juga menyiapkan personel untuk kebutuhan di bidang administrasi, kebutuhan pegawai di sekretariat kecamatan ataupun di PPS.

Pemkot Bogor bersama KPU juga memaksimalkan pendidikan politik dan sosialisasi pemilu dengan melakukan survei kepada masyarakat, apakah tahapan pemilu dan pelaksanaan pemilu sudah tersosialisasi dengan baik.

"Dan bagi kami yang penting juga dalam pendidikan politik kepada warga. Belajar dari Pilpres dan pilkada sebelumnya yang penuh dengan dinamika ketika isu isu tertentu memecah warga. Karena itu pendidikan politik sangat perlu ke pemuda atau pemilih pemula untuk menguatkan kebersamaan bersama ormas, sehingga apabila ada hal yang mengganggu stabilitas bisa dikomunikasikan," katanya.

Sebelumnya, dalam kunjungan Komisi II DPR ke Balai Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyampaikan mengenai pengamanan pada masa tahapan pemilu dan menyampaikan antisipasi terhadap hal-hal yang bisa mengganggu pelaksanaan pemilu.

Dari sisi keamanan, kata dia, Polresta Bogor Kota pada masa tahapan ini menyiapkan personel pengamanan di KPU Kota Bogor dan Bawaslu Kota Bogor dengan menempatkan masing-masing empat personel dan empat unit kendaraan bermotor.

"Yang menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya, pengamanan logistik pemilu perlu seperti penyimpanan, CCTV kemudian antisipasi kebakaran, hujan, banjir, distribusi perpindahan logistik akan kita kawal dari satu tempat ke tempat lain agar bisa tepat waktu, untuk antisipasi keterlambatan logistik," katanya.

Bismo juga mengingatkan agar semua petugas yang bertugas harus dilatih dan diberikan bimbingan teknis untuk petunjuk pelaksana dan teknis. Hal itu agar, pada saat pelaksanaannya tidak terjadi adanya kendala atau cacat yang bisa menyebabkan kemungkinan adanya pemilihan umum ulang yang juga memakan waktu serta anggaran negara dan rawan terhadap gangguan kamtibmas.