DKPP berhentikan Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu I Irwansyah selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, di Jakarta, Rabu.

Irwansyah merupakan teradu I dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Nomor 46-PKE-DKPP/XII/2022. Majelis menilai tindakan teradu I mengeluarkan Surat Nomor 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 perihal pembentukan kesekretariatan Panwaslu kecamatan tanpa melalui mekanisme pleno yang tidak dibenarkan secara hukum dan etika.

Selain itu, menurut Majelis, tindakan teradu I juga menerbitkan Surat Nomor 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 yang bertentangan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022.

“Pembentukan sekretariat Panwaslu kecamatan merupakan wewenang kepala sekretariat/koordinator sekretariat Bawaslu kabupaten/kota bukan wewenang dari teradu I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat,” kata Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Ia menyebut Surat Nomor 050/KP.01/K.LA-12/10/2022 itu juga diterbitkan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Ahmad Tambat yang masih berkedudukan sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat saat itu.

“Tindakan teradu I juga berdampak pada hubungan yang tidak harmonis antar stakeholder yaitu Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat in cassu Pemda Kabupaten Pesisir Barat. Atas pertimbangan tersebut, teradu I terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujarnya.