sisa anggaran 2022 yang belum terserap Rp104,33 miliar yang hampir seluruhnya adalah dana yang berasal atau bersumber dari PHLNJakarta (ANTARA) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat realisasi serapan anggaran tahun 2022 mencapai Rp2,87 triliun atau 96,50 persen dari total anggaran sebesar Rp2,97 triliun.
"Total sisa anggaran pada 2022 yang belum terserap Rp104,33 miliar yang hampir seluruhnya itu adalah dana yang berasal atau bersumber dari PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri)," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan dana yang bersumber dari PHLN itu masih ada penundaan atau tertundanya no objection letter dari donor yang proses penerbitannya memang memakan waktu lama.
"Tentu ini akan menjadi catatan kami, catatan kami pada tahun anggaran 2023 yang akan datang ada perhatian khusus untuk dana PHLN," tuturnya.
Mendes PDTT menambahkan kinerja serapan anggaran 2022 itu lebih tinggi 1,09 persen dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
"Tahun 2021 penyerapan kamo sebesar 95,41 persen, kemudian pada tahun 2022 sebesar 96,51 persen, lebih tinggi 1,09 persen dibanding tahun 2021," papar Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Baca juga: Mendes PDTT: Dana Desa bisa dipakai untuk tangani gempa Jayapura
Baca juga: Aceh terima Rp39,1 triliun dana desa selama delapan tahun terakhir
Dalam kesempatan itu, Mendes PDTT juga menyampaikan realisasi output program pada 2022. Terdapat beberapa program yang realisasi output-nya tidak mencapai 100 persen di antaranya bantuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 500 BUMDes.
"Realisasinya 99,8 persen, ini karena ada satu BUMDes yang tidak bisa menyerap dana yang sudah dialokasikan karena tidak dapat melengkapi dokumen sampai dengan menjelang akhir tahun anggaran 2022," paparnya.
Kemudian, lanjut dia, pelaksanaan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang bersumber dari PHLN-IFAD.
Ia menjelaskan target program itu adalah pelaksanaan "coaching clinic" untuk kepala desa, kader desa dan Direktur BUMDes di 25 Kabupaten. Selain itu, refreshment training di lima provinsi.
"Realisasinya coaching clinic baru 80 persen atau empat provinsi dari lima provinsi, sedangkan refreshment training 100 persen. Jadi program ini juga kurang dari 100 persen untuk realisasi output," paparnya.
Kemudian, Mendes menambahkan realisasi output pendampingan desa yang ditargetkan sebanyak 35.000 orang terealisasi 99,3 persen. Hal itu karena ada pendamping yang mengundurkan diri sebanyak 247 pendamping.
Kemudian, program peningkatan kapasitas tenaga pendamping profesional dari PHLN-P3PD dengan target sebanyak 15.000 orang, realisasinya sebanyak 10.990 orang.
"Tenaga pendamping profesional itu belum sesuai target karena pelaksanaan peningkatan kapasitas baru dimulai 1 November 2022 sesuai dengan Nol (No Objection Letter) Bank Dunia. Peningkatan kapasitas pendamping akan dilanjutkan pada 2023," katanya.
Kemudian, program monitoring dan evaluasi SAKIP, SPIP, PMPRB, dan ZI yang mencapai 97 persen. "Program ini yang juga di bawah 100 persen. Selebihnya dari semua laporan realisasi output adalah 100 persen," kata Mendes PDTT.
Baca juga: Kemenkeu pastikan bantuan tunai akan tepat sasaran di 2023
Baca juga: Kemenkeu laporkan dana transfer ke daerah Rp816,2 triliun pada 2022
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
