Kementerian LHK dorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong kegiatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan agar bisa memberikan dampak positif terhadap kontribusi upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatkan pengelolaan sampah terintegrasi berperan dalam pengendalian perubahan iklim melalui penurunan emisi dari sektor limbah.

"Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari merupakan sebuah konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KLHK: Paradigma pengelolaan sampah telah berubah

Vivien menuturkan pengelolaan sampah saat ini mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus manifestasi dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui cara kerja ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi.

Ia berharap HPSN 2023 bisa menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia menuju sampah nol dan emisi nol.

Paradigma pengelolaan sampah terus menunjukkan perubahan yang positif seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pendekatan ekonomi linear dalam pengelolaan sampah dengan ciri khas kumpul, angkut, dan buang ke tempat pembuangan akhir atau TPA telah digantikan dengan ekonomi sirkular yang memegang prinsip regenerate natural system, design out of waste, dan keep product and material in use melalui strategi elimination, reuse, dan material circulation.

Prinsip dan langkah-langkah yang tertuang dalam pendekatan ekonomi linear itu adalah perwujudan dan praktik terbaik dalam menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia sebanyak 18,30 juta ton per tahun, angka pengurangan sampah sebanyak 4,89 juta ton per tahun atau setara 26,72 persen, dan penanganan sampah mencapai 9,25 juta ton per tahun atau setara 50,55 persen.

Kemudian, data sampah terkelola sebanyak 14,14 juta ton per tahun atau setara 77,28 persen dan sampah tidak terkelola sebanyak 4,16 juta ton per tahun atau setara 22,72 persen.

Baca juga: KLHK ajak multi pihak tuntaskan pengelolaan sampah di daerah

Baca juga: PLN olah 2,1 ton sampah organik jadi bahan bakar PLTU

SIPSN juga mencatat bahwa komposisi sampah berdasarkan jenis didominasi oleh sampah sisa makanan sebanyak 41,9 persen, sampah tumbuhan (kayu, ranting, dan daun) 12 persen, sampah kertas atau karton 10,7 persen, sampah plastik 18,7 persen, dan sampah lainnya 6,9 persen.

Sementara itu, komposisi sampah berdasarkan sumber sampah masih didominasi oleh rumah tangga dengan angka mencapai 37,6 persen, pasar tradisional sebanyak 16,6 persen, dan pusat perniagaan mencapai 22,1 persen.

Kementerian LHK menargetkan tidak ada pembangunan TPA baru pada tahun 2030 dan Indonesia bebas TPA pada tahun 2040.

Langkah itu guna mengurangi polusi gas metana dari sampah dan limbah yang berpengaruh terhadap iklim.

Pada rentang tahun 2030 sampai 2040, pemerintah menerapkan metode menambang sampah dengan mengambil sisa sampah-sampah lama untuk diolah menjadi briket.