Dirjen WTO: Reformasi penyelesaian sengketa menjadi "prioritas"

Dubai (ANTARA) - Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengatakan pada Senin bahwa mereformasi sistem penyelesaian perselisihan lembaga itu menjadi "prioritas."

Ketika ditanya apakah mereformasi proses akan menjadi fokus dari sisa masa jabatannya, yang berakhir pada 2025, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, "Tentu saja. Dan saya harap kami dapat mewujudkannya."

Dia berbicara di atas panggung di World Government Summit.

Sistem arbitrase sengketa perdagangan WTO, yang mengatur sengketa teratas, telah terhenti selama lebih dari dua tahun karena pemblokiran penunjukan juri oleh era Trump.

Di bawah Presiden Joe Biden, Washington telah menolak seruan anggota WTO untuk menyetujui penunjukan dan sebaliknya memimpin negosiasi tentang cara memulai kembali sistem sengketa WTO.

Amerika Serikat telah mengkritik dugaan WTO yang melampaui batas dan proses yang panjang dan telah menentang keras beberapa keputusannya baru-baru ini terhadap Amerika Serikat.

Amerika Serikat memasuki tahap ketiga pembicaraan dengan negara-negara untuk mereformasi sistem arbitrase yang pincang dan bertujuan agar sistem itu berfungsi penuh pada akhir tahun 2024.

“Bukan hanya AS yang memiliki masalah. Negara-negara berkembang, terutama yang kurang berkembang merasa sulit untuk mengakses sistem tersebut dan mahal,” kata Okonjo-Iweala.

Pada Senin, dia juga menegaskan kembali bahwa perdagangan barang dagangan global diperkirakan akan tumbuh sebesar satu persen pada tahun 2023.

"Tampaknya ada secercah harapan dalam waktu dekat," katanya.