RI berpeluang tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan RPJMN 2022-2023

Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 1 Suharso Monoarfa menyatakan Indonesia berpeluang tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2022-2023 dan sinyal stabilitas terlihat di tengah agenda politik 2024.

“Tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya saat menghadiri rapat koordinasi antarmenteri tentang Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.

Dalam akun instagram @suharsomonoarfa, Jakarta, Minggu, ia mengatakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan artinya pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu mempercepat penurunan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim dan ketimpangan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Menteri tekankan kesehatan dan pendidikan capai visi Indonesia 2045

Beberapa alasan Indonesia berpeluang tumbuh lebih baik antara lain semangat percepatan transformasi ekonomi, kepastian penyelesaian target jangka menengah, serta kepastian hukum dan regulasi.

Pemerintah memiliki target kondisi yang diharapkan, antara lain terjaganya iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat terjaga, dan peningkatan produktivitas maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ditargetkan di kisaran 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan berada di kisaran 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran di kisaran 5,0-5,7 persen, nilai tukar nelayan di kisaran 107-110, rasio gini di kisaran 0,374-0,377,” ungkapnya.

Indeks pembangunan manusia ditargetkan sebesar 75,54, lalu penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen, serta nilai tukar petani di kisaran 105-108.

Baca juga: Bappenas: Indonesia dapat lakukan pencegahan korupsi melalui OGI

Menurut Suharso, Indonesia harus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sebelum 2045 mengingat Tanah Air telah terjebak dalam middle income trap (MIT) selama 30 tahun.

“(Untuk mencapai tujuan itu), bonus demografi akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6 persen untuk keluar dari MIT pada 2040,” kata Menteri PPN.