Wali Kota Bukittinggi minta polemik Novotel diselesaikan secara baik

Harusnya diselesaikan secara baik dan tidak berisik.

Bukittinggi,- (ANTARA) - Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) Erman Safar menilai permasalahan Hotel Novotel harus diselesaikan secara baik, mengingat jika tidak bisa mengganggu stabilitas ekonomi bisnis di daerah ini.

"Harusnya diselesaikan secara baik dan tidak berisik, karena kalau dunia usaha di kota ini ada tekanan politik, apalagi hotel sekelas Novotel, kami jadi sulit mengajak pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi," kata Erman Safar, di Bukittinggi, Sabtu.

Ia mengatakan masalah yang dilontarkan oleh anggota DPRD Provinsi Sumbar terkait persoalan Hotel Novotel milik pemprov itu berpotensi menghambat investor untuk masuk ke Kota Bukittinggi.

"Mereka akan menjadikan keadaan politik membuat mereka berpikir ulang untuk investasi. Kami juga menginginkan Novotel tetap diberi kesempatan memperpanjang, karena kami butuh brand besar di kota wisata yang akan sekaligus mengangkat nilai jual Kota Bukittinggi sebagai kota yang layak dikunjungi dengan berbagai fasilitas hotel yang ternama," katanya pula.

Menurutnya, Hotel Novotel menjadi salah satu penarik dan indikasi positif untuk pengusaha lain dengan keberadaan perusahaan kelas nasional di Kota Bukittinggi.

Ia meminta anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk tidak terlalu mempublikasikan masalah yang belum menemukan titik temu itu.

"Tidak semuanya harus dipublikasi, ada hal-hal sensitif yang akan berdampak terhadap tingkat kepercayaan pengusaha untuk berinvestasi di sektor tertentu di sebuah kota. Ini perlu dipertimbangkan," katanya lagi.

Dia menyebutkan dunia usaha dan pariwisata harus terlepas dari kepentingan dan tekanan politik.

"Kita harus bangun kepercayaan. Kalau tidak, kita akan ditinggalkan oleh swasta. Para pihak harus paham soal ini, tak semua harus dipublikasi, apalagi masih di level pembahasan dan belum final," kata dia pula.

Sebelumnya, Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumbar menyatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi kerugian negara akibat kerja sama perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Kota Bukittinggi

"Kita ingin semua ini terbuka dan keuntungan yang didapatkan daerah tentu harus optimal, jangan ada yang menyelewengkan keuntungan negara tersebut dengan memberikan dividen yang kecil," kata Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023