Anggota Komisi I DPR dukung usul Kasad tambah kodam

Fungsi teritorial AD memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok, dan fungsi TNI.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung usulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menambahkan satuan komando daerah militer (kodam) untuk memperkuat teritorial di seluruh penjuru tanah air.

"Usulan penambahan Kodam tidak menjadi masalah sejauh kebutuhannya riil dan kajiannya dilakukan komprehensif, terutama terkait dengan rentang kewilayahan dan tantangan aktual yang dihadapi masyarakat saat ini," kata Christina dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Christina menilai pembentukan kodam baru penting sebagai bagian upaya AD merespons dinamika pertahanan, khususnya tantangan-tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, menurut dia, penambahan kodam sangat dibutuhkan karena ada wilayah provinsi baru di Indonesia dan luasnya cakupan wilayah beberapa kodam saat ini.

Ia menjelaskan bahwa fungsi teritorial AD memegang peran penting dalam konteks tugas, pokok, dan fungsi TNI, apalagi terkait dengan dinamika ancaman aktual, termasuk upaya percepatan pembangunan yang membutuhkan peran serta TNI di lingkup teritorial.

"Bicara ketahanan pangan ke depan, misalnya, termasuk ancaman bencana, TNI punya peran sangat strategis, tambahan lagi soal luas wilayah, ada provinsi baru yang perlu intervensi teritorial dan kita cermati juga bahwa kehadiran kodam selama ini sangat membantu percepatan pembangunan di daerah-daerah," ujarnya.

Legislator dari Partai Golkar itu menilai adanya kodam baru bisa ikut mendorong percepatan pembangunan, termasuk di wilayah provinsi baru dan daerah lain yang dianggap perlu.

Ia menyebutkan beberapa aspek tersebut seperti kesehatan, pendidikan, dan komunikasi sosial sehingga kehadiran kodam baru sangat membantu.

"Di daerah terluar yang sulit dijangkau sekalipun, TNI mampu menjalankan tugas-tugas ini dan selama ini hasilnya sangat positif," katanya.

Berdasarkan hasil kunjungan Komisi I DPR selama ini, kata dia, terdapat kodam yang cakupan wilayah kerjanya terlalu luas.

Menurut dia, demi efektivitas kerja tentu perlu ada penambahan karena memang luas sekali wilayahnya.

Namun, Christina memandang perlu pertimbangan matang menyangkut dukungan anggaran dan personel.

Hal itu, kata dia, sangat penting agar rencana pembentukan kodam yang baru nanti tidak terkendala masalah anggaran dan ketersediaan personel.

Sebelumnya, Kasad Dudung mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia. Hal itu sudah disetujui oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Sesuai perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat (10/2).

Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung menyebut usulan kodam di setiap provinsi akan diteruskan kepada menteri terkait lainnya.

"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena 'kan menyangkut masalah anggaran," tuturnya.