MUI Serang ingatkan cegah politik SARA untuk ciptakan pemilu damai

Forum kebangsaan dan ormas moderat lainnya harus senantiasa proaktif dan netral menjelang pemilu.

Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang, Provinsi Banten mengingatkan pentingnya mencegah politik yang mengarah pada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) untuk menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang damai.

"Hal seperti ini harus dicegah secara dini agar proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai," kata Sekretaris MUI Kota Serang Kiai Haji Amas Tadjuddin melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menjelang kontestasi Pemilu 2024, kata dia, mesin-mesin politik akan banyak bergerak untuk mendulang suara. Para politikus akan menggunakan berbagai strategi untuk memenangi kontestasi.

Dalam praktiknya, politik sara harus dicegah agar kontestasi Pemilu 2024 tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat akibat kampanye hitam dan politik identitas dalam upaya meraih simpati publik.

"Isu suku, agama, ras, dan antargolongan dimainkan para pihak yang sesungguhnya telah teridentifikasi merupakan kelompok kepentingan yang ingin menang dengan berbagai cara," ujarnya.

Politik SARA memicu situasi di masyarakat menjadi "panas" dan mudah "terbakar" terlebih dibumbui ujaran kebencian bernuansa asing sehingga menimbulkan gangguan kerukunan dan berakhir pecahnya konflik terbuka.

"Produksi hoaks dan fitnah meningkat, bahkan dalil ayat-ayat suci (kitab suci) tersebar dimanipulasi sedemikian rupa guna mencekoki dan membodohi umat sejagat," jelas dia.

Berkaca pada Pemilu 2019, kata Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten itu, tidak sedikit pesta demokrasi diwarnai nuansa permusuhan.

"Inilah inti persoalan (berbalut nafsu) golongan manusia dalam jagat politik jelang pemilu," ungkap Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten ini.

Oleh karena itu, Amas memandang perlu peran aktif dan kearifan semua tokoh untuk melakukan deteksi dini sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi akibat politik SARA.

Dalam situasi seperti ini, penegakan hukum oleh aparat kepolisian, pemerintah, dan pihak terkait lainnya merupakan jalan serius untuk mewujudkan Indonesia rukun. Hal itu perlu didukung seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari solusi menjaga Pemilu 2024 yang berkualitas.

Keberadaan FKUB, MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta ormas lainnya merupakan ujung tombak dalam rangka memperkuat, menggalang, menjaga, dan merawat kerukunan antarumat beragama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Forum kebangsaan dan ormas moderat lainnya harus senantiasa proaktif dan netral menjelang pemilu," kata dia.